Jombang, LINGKARWILIS.COM – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang, M. Syarif Hidayatullah atau Gus Sentot, mendorong Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Jombang bersama para pemerhati sejarah untuk menjalin koordinasi dengan Komisi D DPRD setempat.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar upaya pelestarian rumah kelahiran Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, di Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, dapat diperjuangkan secara kelembagaan dan memperoleh perhatian dari Bupati Jombang.
Hal itu disampaikan Gus Sentot usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Jombang, Kamis (12/2).
“Perlu ada koordinasi dengan teman-teman di Komisi D yang memang memiliki kompetensi di bidang tersebut,” ujarnya.
Ia berharap, melalui sinergi tersebut, DPRD dapat mendorong kepala daerah untuk memberi perhatian serius terhadap persoalan cagar budaya, khususnya terkait rumah lahir Bung Karno.
“Setelah ada komunikasi dengan Komisi D, kami bisa mendorong bupati agar minimal ada perhatian terhadap cagar budaya di Jombang, terutama rumah kelahiran Pak Karno,” katanya.
Baca juga : Prajurit TNI dari Koramil 0809/03 Mojoroto Temani Siswa TK A Santa Maria Kediri dalam Giat Outbound
Gus Sentot menilai, isu tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat sehingga pembahasannya melalui DPRD menjadi mekanisme yang tepat sebagai representasi suara rakyat.
“Jika nantinya bupati mengambil keputusan, tentu tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui wakil rakyat,” tambahnya.
Berdasarkan penelusuran sejarah yang dihimpun TACB dan sejumlah pemerhati sejarah, Bung Karno disebut lahir di Ploso, Jombang, pada 6 Juni 1902, saat wilayah itu masih masuk dalam Karesidenan Surabaya.
Sementara itu, pemerhati sejarah Jombang, Moch. Faisol, menilai langkah mendesak yang perlu dilakukan sebelum penyelamatan situs adalah penetapan status Cagar Budaya (CB) melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Jombang.
“Upaya penyelamatan situs rumah lahir Bung Karno akan lebih mudah dilakukan setelah ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh bupati,” ujarnya.
Ia menyebutkan, kajian ilmiah berupa rekomendasi dari TACB Jombang telah disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sejak akhir 2024.
“Bupati Jombang menunggu apa lagi?” tegasnya.
Baca juga : TMMD ke-127 Tak Hanya Bangun Infrastruktur, Pemkab Kediri Bekali Warga Olahan Ikan Lele
Menurut Faisol, setelah status Cagar Budaya ditetapkan, agenda pelindungan dan pelestarian situs bersejarah tersebut dapat direalisasikan secara lebih terstruktur dan memiliki dasar hukum yang kuat.***
Reporter : Agung Pamungkas
Editor : Hadiyin
