PONOROGO, LINGKARWILIS.COM – Meski Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Sekretaris Daerah Agus Pramono telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap promosi jabatan dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), roda pemerintahan Kabupaten Ponorogo dipastikan tetap berjalan tanpa hambatan.
Hal itu ditegaskan Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Ponorogo, Bambang Suhendro, yang memastikan seluruh kegiatan pemerintahan dan layanan publik tetap beroperasi seperti biasa.
“Pemerintahan tidak boleh berhenti. Semua aktivitas tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya, Senin (10/11/2025).
Bambang juga menuturkan, pada peringatan Hari Pahlawan 10 November, Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara itu, Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita tengah berada di Surabaya untuk menjalani proses serah terima jabatan secara resmi.
Baca juga : Jelang Akhir Tahun, Satgas Pangan Polres Ponorogo Pastikan Harga Beras Stabil di Pasaran
“Kami masih menunggu arahan lanjutan dari Pemerintah Provinsi. Bu Plt saat ini di Surabaya untuk mengikuti proses penyerahan jabatan,” jelasnya.
Di sisi lain, Lisdyarita menyatakan siap mengemban tanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan akan tetap berjalan normal.
“Kondisi ini tentu membuat kita prihatin, tapi pemerintahan tidak boleh berhenti. Pekerjaan sudah menunggu dan pelayanan kepada masyarakat harus terus berjalan,” tegasnya.
Terkait kasus hukum yang menjerat Bupati Sugiri, Lisdyarita memilih tidak berkomentar banyak. Ia hanya mengimbau agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap fokus bekerja secara profesional.
Baca juga : Sinergi Polsek Ngadiluwih dan BPBD Kediri Tangani Kasus Warga Tenggelam di Sungai Brantas
“Kami menghormati proses hukum yang sedang ditangani KPK. Saya minta seluruh OPD tetap bekerja sesuai aturan dan menjaga integritas,” tuturnya.
Dengan penunjukan Lisdyarita sebagai Plt Bupati, pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas birokrasi agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu meski tengah dilanda ujian hukum.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor: Hadiyin
