Kediri, LINGKARWILIS.COM – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri menyambut positif pelantikan tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Rabu (25/3/2026). Kepemimpinan baru tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi serta komitmen dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.
Kepala OJK Kediri, Ismirani Saputri optimis susunan baru Dewan Komisioner akan membawa penguatan pada berbagai aspek strategis, mulai dari pengawasan terintegrasi hingga perlindungan konsumen.
“Kepemimpinan baru diharapkan mampu memperkuat pengawasan terintegrasi, meningkatkan perlindungan konsumen, serta mendorong transformasi sektor jasa keuangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, OJK Kediri siap mendukung penuh kebijakan dan program prioritas yang dijalankan Dewan Komisioner. Sinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan juga akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas sektor keuangan yang inklusif dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Kami siap bersinergi untuk memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil, inklusif, dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional,” katanya.
Ismirani juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Anggota Dewan Komisioner yang baru dilantik.
Untuk diketahui, Ketua Mahkamah Agung RI, Sunarto melantik Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK. Prosesi berlangsung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Tujuh anggota yang dilantik terdiri dari pejabat hasil persetujuan DPR RI melalui Rapat Paripurna pada 12 Maret 2026, serta anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Adapun tujuh anggota yang mengucapkan sumpah jabatan yakni Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner, Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua, Hasan Fawzi, Dicky Kartikoyono, Adi Budiarso, serta dua anggota ex-officio yakni Juda Agung dan Thomas A.M. Djiwandono.
Dengan pengucapan sumpah jabatan tersebut, para anggota resmi menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kepemimpinan OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, memperdalam pasar keuangan, serta mengawal transformasi sektor jasa keuangan nasional ke depan.***
Editor : Hadiyin
