Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Mikro dan UMKM (Disperdagkum) Kabupaten Ponorogo mendorong para pengecer gas elpiji 3 kg untuk beralih menjadi pangkalan resmi.
Kebijakan ini menyusul aturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mulai berlaku pada 1 Februari 2025, di mana pembelian elpiji bersubsidi hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi, sehingga pengecer dilarang menjualnya.
Kepala Disperdagkum Ponorogo, Ringga Dwi Heri Irawan, menyatakan bahwa pengecer yang ingin menjadi pangkalan dapat mengurus izin melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Baca juga : Musim Hujan, Petani Cabai Kediri Waspadai Serangan Virus Gemini
“Tinggal mengurus izin melalui OSS. Kami mendorong pengecer untuk beralih menjadi pangkalan karena aturan pemerintah sudah jelas melarang penjualan secara eceran,” ujar Ringga, Senin (3/2/2025).
Sebelumnya, jumlah pangkalan dalam satu desa dibatasi maksimal dua unit, namun dengan kebijakan baru, pembatasan tersebut dihapus guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Dulu dalam satu desa hanya ada satu atau dua pangkalan, sekarang tidak ada batasan, tujuannya agar masyarakat lebih mudah mendapatkan elpiji,” jelasnya.
Baca juga : Hadiri Resepsi Harlah NU Ke-102 Tahun, Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Doa dan Harapannya
Ringga juga menegaskan bahwa masyarakat yang membeli langsung di pangkalan akan mendapatkan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 18.000 per tabung. Saat ini, terdapat sekitar 900 pangkalan di Kabupaten Ponorogo.
Terkait ketersediaan gas bersubsidi, pihaknya memastikan tidak ada kelangkaan dan pasokan tetap aman. “Hingga saat ini belum ada laporan kelangkaan. Stok elpiji 3 kg masih mencukupi kebutuhan masyarakat,” pungkas Ringga.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor :Hadiyin
