JOMBANG, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) dengan menerapkan sistem data terintegrasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang berhak serta meminimalkan potensi penyalahgunaan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, menyampaikan bahwa seluruh alur penyaluran kini dapat dipantau secara transparan, mulai dari pengajuan usulan hingga proses verifikasi.
“Seluruh tahapan sudah menggunakan sistem. Dari usulan, sanggahan hingga verifikasi dilakukan secara terintegrasi, sehingga kelayakan penerima lebih mudah dipastikan,” jelas Agung, Selasa (26/11).
Baca juga : Kelurahan Banaran, Kota Kediri, Kebut Pembangunan Lewat Dana Kelurahan 2025, Progres Capai 70 Persen
Ia menuturkan bahwa setiap keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh bantuan untuk periode tiga bulan dengan total Rp900 ribu.
“Penyaluran dilakukan sekaligus untuk tiga bulan, sehingga masing-masing KPM menerima Rp900 ribu melalui kantor pos atau bank-bank Himbara untuk penerima bansos eksisting,” ujarnya.
Skema pencairan dibedakan berdasarkan kategori penerima.
“Tidak hanya melalui kantor pos. KPM eksisting seperti PKH dan Sembako mencairkan lewat Bank BNI menggunakan KKS. Sementara kategori perluasan dicairkan melalui kantor pos,” imbuhnya.
Agung menegaskan bahwa integrasi data antara daerah dan pusat mempercepat proses pemadanan penerima tidak layak.
“Dengan sistem terintegrasi, penyaringan penerima yang tidak memenuhi syarat jadi lebih cepat dan akurat,” tuturnya.
Baca juga : Puncak Hari Anak Nasional Kabupaten Kediri Meriah, 1.200 Anak Padati Area SLG
Dalam proses penyaluran, pihaknya juga memberikan edukasi agar bantuan digunakan sesuai kebutuhan mendesak.
“Bantuan ini salah satunya untuk membantu masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru. Karena itu kami juga mengingatkan agar tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Agung menambahkan, apabila penerima bantuan meninggal dunia, keluarga masih bisa mencairkan bantuan dengan ketentuan tertentu.
“Ahli waris yang masih satu KK diperbolehkan mengambil bantuan dengan menunjukkan surat kematian,” pungkasnya.***
Reporter : Agung Pamungkas
Editor : Hadiyin
