Blitar, LINGKARWILIS.COM — Jumlah pengajuan perceraian aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar mengalami peningkatan. Faktor pemicunya beragam, mulai dari perselingkuhan, tekanan ekonomi akibat judi online (judol), hingga kasus pernikahan tanpa sepengetahuan pasangan.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Blitar, pada 2024 tercatat sekitar tujuh permohonan cerai. Angka tersebut naik menjadi 12 permohonan hingga akhir 2025. Meski demikian, tidak seluruh pengajuan langsung dikabulkan karena masih melalui tahapan seleksi dan mediasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kota Blitar, Ika Hadi Wijaya, mengatakan peningkatan permohonan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, kepala daerah tetap mengedepankan upaya mediasi sebelum menerbitkan rekomendasi cerai.
Baca juga : Peringati Isra Mikraj, Polres Blitar Gelar Pengajian untuk Perkuat Ketakwaan Personel
“Tidak semua permohonan disetujui. Selama masih ada peluang untuk dimediasi, akan kami upayakan. Namun jika mediasi sudah tidak menemukan titik temu, maka keputusan harus diambil,” ujarnya, Minggu (18/1/2026).
Ika menjelaskan, persetujuan cerai bagi ASN dilakukan secara sangat selektif. Kepala daerah menjadi pihak terakhir yang menentukan sebelum rekomendasi resmi dikeluarkan. Pertimbangan utama tetap pada upaya menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga pengajuan tidak serta-merta disetujui.
“Ada yang akhirnya disetujui, ada juga yang ditolak,” katanya.
Dari total 12 permohonan yang masuk, delapan di antaranya telah diterbitkan rekomendasi cerai karena upaya mediasi tidak membuahkan hasil dan kedua belah pihak tetap bersikeras mengakhiri pernikahan.
Sementara satu permohonan ditolak, dan sisanya masih dalam proses penelaahan. Rekomendasi yang dikeluarkan selanjutnya menjadi dasar pengajuan perkara ke pengadilan agama.
Baca juga : Kasus Penganiayaan Napi hingga Tewas di Lapas Blitar, Polisi Tetapkan Enam Tersangka
Adapun latar belakang pengajuan cerai beragam, di antaranya masalah ekonomi, kehadiran pihak ketiga, tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin, hingga putusnya komunikasi dalam jangka waktu lama.
Tekanan ekonomi akibat kecanduan judi online juga disebut menjadi salah satu faktor yang kerap memicu konflik rumah tangga. Selain itu, terdapat pula kasus pasangan yang diketahui menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak lainnya.***
Reporter: Aziz Wahyudi
Editor : Hadiyin
