PONOROGO, LINGKARWILIS.COM – Puluhan warga dari tiga desa di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, turun ke jalan melakukan aksi protes terhadap operasional truk Over Dimensi Over Load (ODOL) yang melintasi Jalan Raya Jenangan–Ngebel, Selasa (29/07/2025)
Aksi ini merupakan bentuk keresahan warga atas kerusakan jalan serta risiko kecelakaan yang ditimbulkan, terutama bagi anak-anak sekolah.
Warga menilai lalu lintas truk bermuatan berat tersebut tidak hanya memperparah kondisi infrastruktur, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan. Dalam aksinya, mereka menghentikan truk yang melintas dan meminta penindakan tegas dari pemerintah daerah.
Kepala Dinas Perhubungan Ponorogo, Wahyudi, membenarkan bahwa jalur tersebut kerap dilalui kendaraan tambang bermuatan berlebih. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima dan mencatat aspirasi warga, serta akan mendukung penertiban sesuai dengan kesepakatan bersama.
“Warga menuntut operasional truk ODOL dihentikan, terutama pada jam-jam anak sekolah berangkat. Dimensi kendaraan juga harus sesuai aturan, dan pelanggar akan dikenai sanksi administratif,” jelas Wahyudi saat ditemui, Selasa (29/7/2025).
Baca juga : Tiga Pilar Kelurahan Blabak, Kota Kediri, Matangkan Persiapan PHBN 2025, Mulai Karnaval hingga Pentas Wayang
Selain pembatasan jam operasional, masyarakat juga mendorong pelarangan aktivitas truk tambang pada malam hari, serta penerapan denda bagi pelanggaran. Dishub pun berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan lapangan sambil menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
“Kami akan tetap intens melakukan pemantauan dan tindakan di lapangan,” tegas Wahyudi.
Heru Susanto, salah satu warga Desa Jenangan, mengungkapkan bahwa keberadaan truk ODOL sering menimbulkan kemacetan dan membahayakan pelajar yang melintasi jalan pada pagi hari.
“Kami khawatir terjadi kecelakaan, apalagi saat anak-anak sekolah bersamaan dengan lalu lintas truk berat,” katanya.
Menurut Heru, telah ada kesepakatan antara warga, pengemudi truk, dan Forkopimcam mengenai sanksi denda bagi truk ODOL yang melanggar. “Sanksi administratif sebesar Rp2 juta diberlakukan, bukan sebagai pungutan liar, tapi bentuk kesepakatan kolektif,” ujarnya.
Baca juga : Pemkab Kediri Salurkan Bantuan Beras Premium untuk 122 Ribu Warga Kurang Mampu
Menanggapi aksi warga, perwakilan sopir truk tambang, Andriawan, menyatakan kesiapannya untuk menaati kesepakatan tersebut.
“Kami sudah mulai menyesuaikan. Kapasitas muatan dikurangi dan bak over dimensi telah dilepas. Kami juga akan mengikuti jam operasional yang disepakati bersama,” tuturnya.
Aksi warga ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk segera menata ulang aturan lalu lintas bagi kendaraan tambang, demi menjaga keselamatan masyarakat dan kualitas infrastruktur daerah.***
Reporter : Sony Dwi Prastyo
Editor : Hdiyin
