Jombang, LINGKARWILIS.COM – Ratusan penduduk Desa Kepatihan di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, memenuhi kantor desa setempat, Senin (29/1/2024).
Mereka mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena adanya peningkatan drastis pada tagihan PBB.
Warga yang merasa tidak setuju dengan kenaikan besar-besaran pada tagihan PBB tersebut datang ke kantor desa untuk mengembalikan SPPT mereka, dengan harapan dapat meminta keringanan terkait pajak tanah dan bangunan tersebut.
Baca juga: PM Israel Netanyahu Nyatakan Negara Palestina Tidak Ada, Presiden Jokowi Langsung Menentang Keras
Salah satu contoh adalah Erni Setyaningsih, yang mengungkapkan protes orang tuanya terhadap kenaikan tagihan PBB.
“Kami ingin meminta keringanan pajak karena tagihan awalnya sekitar Rp 316 ribu, kini melonjak menjadi Rp 759 ribu,” ujar Erni.
Erni berharap agar tagihan dapat turun atau setidaknya kembali ke jumlah sebelumnya. Ia menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut, namun mendengar banyak warga lain mengalami situasi serupa.
Baca juga: Presiden Jokowi Tekankan Bahwa Dana Desa untuk Kemanfaatan Masyarakat, Ini Pesannya
M. Ubaidilah, warga lainnya, juga menyatakan kaget atas kenaikan yang signifikan pada tagihan SPPT miliknya. Ia berharap agar tagihan dapat dikembalikan ke jumlah semula.
Kepala Desa Kepatihan, Erwin Pribadi, menjelaskan bahwa warga datang ke kantor desa untuk mengadukan kenaikan PBB yang rata-rata mencapai 300 hingga 500 persen.
Erwin mengungkapkan keheranan warga karena beberapa wajib pajak kelas atas justru mengalami penurunan tagihan yang mencolok.
Erwin mengajak warga untuk mengumpulkan SPPT mereka di kantor desa, yang nantinya akan disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat.
“Semogaakan ada kebijakan bagi wajib pajak yang merasa keberatan dengan kenaikan PBB ini,” ucapnya.
Reporter : Taufiqur Rachman / Agung Pamungkas
Editor : Hadiyin
