Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, progres rehabilitasi gedung Industri Kecil Menengah (IKM) yang akan digunakan sebagai Sekolah Rakyat (SR) sementara di Ponorogo masih belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Bangunan yang berlokasi di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Tambakbayan, itu belum tersentuh perbaikan, terutama fasilitas penunjang seperti kamar mandi, asrama siswa, dan bagian atap plafon.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono, mengungkapkan bahwa keterlambatan ini disebabkan karena pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
“Proses rehabilitasi belum dimulai karena masih menunggu langkah dari pusat. Dari hasil koordinasi, pekerjaan akan dilakukan oleh Kementerian PUPR di Surabaya,” jelas Agus, Kamis (12/6/2025).
Baca juga : Petani Tembakau di Kediri Dapat Edukasi Cuaca Ekstrem dari Dispertabun dan BMKG
Agus menambahkan, rencana awalnya rehabilitasi ini akan menggunakan dana dari APBD. Namun kini proses tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat dan dibiayai melalui APBN. Ruang lingkup rehabilitasi meliputi pembangunan toilet, kamar tidur siswa, perbaikan plafon, serta sejumlah perbaikan minor lainnya.
“Kita juga minta Dinas Sosial untuk menjalin komunikasi intensif dengan pusat, agar jelas mana yang ditanggung oleh pusat dan mana yang menjadi kewajiban daerah. Untuk fasilitas seperti bangku, kemungkinan besar dari pusat,” tambahnya.
Terkait kesiapan siswa, Agus memastikan peserta didik dari jenjang SD hingga SMA sudah terdata. Adapun syarat utama untuk bisa masuk SR ini adalah berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, khususnya yang masuk dalam kategori desil 1.
Baca juga : Persik Kediri Umumkan Perpisahan dengan Ze Valente dan Dua Pemain Lain
“Yang penting saat ini kita komunikasikan terus apa yang masih kurang, supaya bisa segera disiapkan. Kita optimis awal tahun ajaran baru semuanya sudah siap,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan salah satu upaya Pemkab Ponorogo dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Namun realisasi fisiknya kini terganjal proses koordinasi lintas instansi yang masih berjalan.***
Reporter : Sony Prasetyo
Editor : Hadiyin