LINGKARWILIS.COM – Seorang anggota Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah (BY) tengah menjadi sorotan publik usai aksi kontroversialnya viral di media sosial.
BY diduga menjalin hubungan dengan sejumlah perempuan demi menutupi utang dari pinjaman online (pinjol).
Kasus ini mencuat setelah akun media sosial X (dulu Twitter) @viralinae mengunggah sejumlah tangkapan layar percakapan dan testimoni para korban.
Dalam unggahannya, BY disebut menyalahgunakan statusnya sebagai anggota Polri untuk memperdaya perempuan bahkan terlibat dengan wanita bersuami.
Gubernur Jatim Terima Data Sejarah Kelahiran Soekarno di Jombang
Salah satu unggahan menyebut, βAnggota polisi di Polda Jawa Tengah ternyata hobi selingkuh. Dia mainin banyak cewek bahkan ada istri orang juga agar utang pinjolnya dilunasi.β
Lebih lanjut, dalam thread tersebut diungkapkan bahwa salah satu korban sempat diminta untuk melunasi utang pinjol.
Bahkan, korban mengaku ketika hendak melaporkan kejadian ini ke kepolisian,BY menyatakan bahwa laporan tidak akan diproses tanpa “uang pelicin”.
Pernyataan itu menuai kemarahan netizen, yang menilai BY tidak hanya merugikan korban secara emosional dan finansial tetapi juga merusak citra institusi kepolisian.
Viral di Medsos! Pelaku Pencurian di Sekarpuro Ditangkap Polisi Saat Bersembunyi di Kota Malang
Salah satu unggahan bahkan menyebut, βPolisi ini memvalidasi bahwa kepolisian memang sarangnya pungli dan korupsi.β
Aksi BY juga diduga telah memakan banyak korban, salah satu unggahan memperlihatkan tangkapan layar percakapan yang menyebut, “Dia kan minta keluargaku buat lunasin utangnya. Umur 15 tahun dia nggak punya apa-apa.”
Menanggapi viralnya kasus ini, Polda Jawa Tengah langsung mengambil langkah tegas. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto membenarkan bahwa pihaknya telah memeriksa yang bersangkutan melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam).
Penyelidikan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menegakkan kedisiplinan dan menjaga integritas anggotanya. Polda Jateng menyatakan akan menindaklanjuti laporan secara profesional dan transparan.
Publik kini menantikan sanksi dan tindakan tegas terhadap anggota Polri yang diduga menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, apalagi jika terbukti merugikan warga sipil dan mencemarkan institusi.
