Kediri, LINGKARWILIS.COM – Dinas Sosial Kabupaten Kediri bersama TP PKK Kabupaten Kediri menggelar Sosialisasi Literasi Keuangan bertema kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal, khususnya judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal.
Kegiatan ini diikuti para kader PKK se-Kabupaten Kediri dan berlangsung di Gedung Bagawanta Bhari, Rabu (10/12) pagi, dengan menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga terkait.
Mewakili Ketua TP PKK Kabupaten Kediri, Eriani Annisa Hanindhito, Ketua Pokja 1 Dyah Saktiana menegaskan bahwa maraknya kasus judol dan pinjol ilegal kini menjadi masalah serius. Fenomena ini, menurutnya, ibarat bom waktu yang dapat meledak kapan saja. Bukan hanya Kabupaten Kediri yang terdampak, tetapi juga menjadi isu nasional.
“Karena itu, sosialisasi ini sangat penting dan harus benar-benar diperhatikan oleh seluruh kader PKK,” ujarnya.
Baca juga : Usai Jeda Kompetisi, Manajer dan Pelatih Baru Persik Kediri Bahas Kondisi Skuad
Dyah menambahkan bahwa pemahaman yang diperoleh peserta tidak boleh berhenti pada kegiatan ini saja. Ia meminta seluruh kader untuk menyampaikan kembali informasi tersebut kepada warga di lingkungan masing-masing.
“Harapannya, masyarakat Kabupaten Kediri dapat terhindar dari praktik ilegal yang merusak kesejahteraan dan mengancam masa depan keluarga,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Kediri melalui Kepala Dinas Sosial Ariyanto mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam jeratan judi online maupun pinjol ilegal, karena hal tersebut hanya akan memperberat kondisi ekonomi.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai penggunaan layanan keuangan digital secara bijak,” jelasnya.
Ariyanto menambahkan bahwa meski teknologi memudahkan transaksi keuangan, minimnya literasi menjadi celah bagi masyarakat untuk terjerumus dalam pinjol ilegal dan judol, yang memunculkan tekanan mental hingga berdampak pada sosial ekonomi.
Baca juga : Gasak Kotak Amal Masjid di Tulungagung, Warga Kediri Ditangkap Polisi
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital dan menghindari jebakan pinjaman ilegal,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa penerima bantuan sosial yang kedapatan terlibat judol atau pinjol ilegal berpotensi kehilangan hak sebagai penerima bantuan, yang tentu akan memperparah kondisi mereka.
“Bantuan sosial harus digunakan sesuai kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan,” tegasnya.
Selain itu, masyarakat juga diimbau tidak meminjamkan data kependudukan kepada pihak yang tidak berkepentingan.
Ariyanto berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan masyarakat mengenai literasi keuangan dan mendorong mereka menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang lebih cerdas secara finansial serta bebas dari aktivitas ilegal.***
Reporter : Bakti Wijayanto
Editor : Hadiyin
