Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – Harapan sembilan partai politik (parpol) di DPRD Ponorogo untuk memperoleh tambahan dana bantuan partai politik (banpol) melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini kandas. Usulan tersebut dicoret oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono, menjelaskan bahwa Pemkab sebenarnya telah menyiapkan anggaran Rp 1,1 miliar dalam PAK 2025 untuk penyesuaian dana banpol. Rencananya, nilai bantuan per suara sah akan naik dari Rp 3 ribu menjadi Rp 5 ribu. Namun, kebijakan itu belum mendapat persetujuan.
“Secara administrasi semua sudah lengkap, tetapi belum bisa diloloskan karena mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini,” ujar Agus Pramono, Selasa (19/9/2025).
Baca juga : Antisipasi Banjir, PUPR Kabupaten Kediri Normalisasi Kali Batan di Papar
Agus menambahkan, ada sejumlah alasan yang mendasari penolakan Pemprov Jatim. Di antaranya keterbatasan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan infrastruktur, tingginya beban belanja pegawai, serta kondisi ekonomi nasional yang belum stabil.
“Di Kesbangpol sebenarnya sudah dihitung dengan matang, tapi memang belum bisa dilaksanakan sekarang,” imbuhnya.
Meski demikian, Pemkab Ponorogo tidak akan berhenti mengupayakan kenaikan banpol. Usulan serupa akan kembali diajukan pada 2026, dengan harapan bisa terealisasi dalam APBD induk tahun 2027.
“Kenaikan ini penting untuk memacu partisipasi demokrasi. Selain itu, besaran banpol Ponorogo juga perlu menyesuaikan dengan kabupaten lain. Semoga pada 2027 bisa terwujud,” pungkas Agus Pramono.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor: Hadiyin
