Jombang, LINGKARWILIS.COM – Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya sinergi lintas elemen dalam proses pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penegasan itu disampaikan saat sosialisasi yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Warsubi, Wakil Bupati Jombang KH. Salmanuddin Yazid, kepala desa, pendamping sosial, operator desa, serta unsur terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama keberhasilan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
“Sore ini kami bersama bupati, wakil bupati, para pendamping, operator desa, kepala desa, dan elemen lainnya memperkuat kolaborasi serta koordinasi untuk menghadirkan data yang lebih akurat,” ujarnya usai kegiatan.
Baca juga : Meski Hanya Nasi Kotak, Antrean Mengular di Aksi Berbagi dari Paguyuban Jaranan Kediri Jayati
Menurutnya, pemutakhiran data sosial ekonomi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni jalur formal dan partisipatif. Jalur formal berjalan secara berjenjang mulai dari RT, RW, kelurahan atau desa, kemudian ke Dinas Sosial kabupaten/kota hingga pemerintah daerah sebelum dikirim ke pusat untuk diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Hasil pemutakhiran dari daerah dibawa ke Jakarta untuk diolah BPS dan kemudian disajikan setiap tiga bulan sekali,” jelasnya.
Data tersebut kemudian diklasifikasikan dalam desil satu hingga desil sepuluh. Skema ini memudahkan pemerintah dalam menentukan prioritas intervensi, baik untuk program pengentasan kemiskinan maupun penyaluran bantuan sosial.
Selain mekanisme formal, Kementerian Sosial Republik Indonesia juga membuka ruang partisipasi publik. Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian dapat mengajukan usulan atau sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos dengan fitur “usul-sanggah”.
Baca juga : SDN Semampir 4 Kota Kediri Tanamkan Karakter dan Kecintaan terhadap Al-Qur’an Lewat Gema Pondok Ramadhan
Pengaduan juga dapat disampaikan melalui Command Center yang beroperasi 24 jam serta layanan WhatsApp Center di nomor 08877-171-171.
“Semua saluran ini kami siapkan agar banyak pihak bisa berpartisipasi menghadirkan data yang sesuai kenyataan di lapangan,” imbuhnya.
Gus Ipul mengungkapkan, pemerintah juga terus melakukan verifikasi langsung terhadap penerima manfaat. Ia mencontohkan, dari sekitar 12 juta warga yang pernah didatangi dan diajak berdialog secara langsung, ditemukan hampir dua juta orang yang dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Kerja sama dengan pemerintah daerah pun diperkuat untuk mempercepat proses validasi penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan digitalisasi penyaluran bansos. Transformasi tersebut didukung aplikasi yang disiapkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Tim Percepatan Transformasi Digital Pemerintah guna menjamin transparansi dan ketepatan sasaran.
Menjawab pertanyaan terkait mekanisme di tingkat desa dan kelurahan, Gus Ipul menegaskan bahwa jalur partisipatif tetap menjadi penyeimbang. Kendati lurah dan kepala desa memahami kondisi warganya, masyarakat tetap diberikan ruang untuk melengkapi atau mengoreksi data melalui sistem yang tersedia.
“Artinya, setiap kita punya kesempatan untuk ikut memutakhirkan data ini agar makin solid dan tepat sasaran,” pungkasnya.***
Reporter : Agung Pamungkas
Editor : Hadiyin
