LINGKARWILIS.COM – Proses pembubaran ratusan koperasi di Kabupaten Tulungagung diperkirakan akan selesai pada tahun 2025. Pembubaran ini nantinya akan dilakukan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI). Saat ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop-UM) Tulungagung sedang mengusulkan pembentukan Tim Penyelesaian untuk mendukung proses tersebut.
Menurut Kepala Dinkop-UM Tulungagung, Slamet Sunarto, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI, ada 201 koperasi di Tulungagung yang masuk dalam daftar pembubaran. Namun, setelah dilakukan verifikasi di lapangan, ditemukan bahwa 181 koperasi sudah benar-benar tidak aktif dan siap dibubarkan, sementara 20 koperasi lainnya meminta pembinaan agar tetap bisa beroperasi.
“Itu data dari Kemenkop RI, kami diberi data untuk menindaklanjuti pembubaran 201 koperasi itu. Tetapi setelah survei lapangan, sebanyak 20 koperasi meminta dibina terlebih dahulu. Sisanya, 181 koperasi sudah benar-benar nonaktif,” ujar Slamet Sunarto, Jumat (21/2/2025).
Motif Pembunuhan Keluarga Guru di Kediri Terungkap, Pelaku Terlilit Utang Koperasi
Proses pembubaran ini sendiri tidak akan dilakukan langsung oleh Dinkop-UM Tulungagung, melainkan oleh LNRI. Peran Dinkop-UM adalah membentukΒ Tim Penyelesaian, yang akan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, kepolisian, dan media untuk membantu kelancaran proses ini.
Saat ini, usulan pembentukan Tim Penyelesaian telah diajukan ke Kemenkop RI untuk mendapatkan persetujuan. Tim ini nantinya akan bertanggung jawab mengatur proses pembubaran koperasi yang telah dinyatakan tidak aktif.
“Jadi nanti Tim Penyelesaian ini akan bertugas untuk mengumpulkan anggota dari masing-masing koperasi. Pada perkumpulan itu dibahas rencana pembubaran,” jelasnya.
Kasus Perceraian di Kota Batu Menurun, Tapi Angka Masih Mengkhawatirkan!
Terkait target waktu penyelesaian, Slamet berharap seluruh proses pembubaran dapat dirampungkan pada tahun 2025. Namun, masih ada Rapat Akhir Tahun (RAT) koperasi pada bulan Juni 2025, yang hasilnya perlu dilaporkan terlebih dahulu sebelum pembubaran resmi dilakukan.
Hasil RAT ini juga akan menjadi dasar hukum dalam membubarkan 181 koperasi yang sudah tidak aktif, mengingat mereka tidak beroperasi dan tidak mengadakan RAT selama bertahun-tahun. Dengan dasar ini, diharapkan proses pembubaran bisa lebih cepat dan efisien.
“Kami tidak bisa menargetkan berapa bulan bisa selesai, tetapi mudah-mudahan tahun ini sudah selesai dibubarkan semuanya. Dasar pembubarannya melalui RAT di bulan Juni nanti,” pungkasnya.