LINGKARWILIS.COM – Rencana penggusuran puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Sultan Agung, Kota Batu yang digagas Pemkot Batu, kini menimbulkan keresahan di kalangan para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Among Roso.
Ketua Paguyuban Among Roso, Agung Eddy Prastyo mengkritik langkah Pemkot Batu yang dianggap tebang pilih dalam pelaksanaan penggusuran dengan alasan proyek drainase.
Menurut Eddy kawasan Jalan Sultan Agung tidak pernah mengalami banjir karena berada di dataran tinggi sehingga tidak memerlukan proyek drainase seperti yang dikatakan Pemkot Batu.
Sebanyak 18 PKL yang tergabung dalam Paguyuban Among Roso sepakat untuk melawan kebijakan ini dan berencana melaporkannya kepada DPRD Kota Batu dalam waktu dekat.
Pj Wali Kota Batu Aktif Turun Lapangan, Upaya Tingkatkan Kesejahteraan dan Kesehatan Kota Apel
Dia juga menambahkan, jika Pemkot Batu melakukan penggusuran seharusnya menyediakan tempat relokasi serta meminta seluruh PKL yang melanggar aturan fasum di Kota Batu ditertibkan.
Sebelumnya, Satpol PP Kota Batu mengirimkan surat edaran yang memberi waktu hingga 27 September bagi para pedagang untuk mengosongkan barang-barang mereka dari fasilitas umum (fasum).
Setelah mendapatkan surat tersebut, Paguyuban Among Roso berencana meminta bantuan dari DPRD Kota Batu terkait masalah yang mereka hadapi.
Agung Eddy Prastyo menyatakan bahwa mereka akan mendatangi DPRD pada Selasa pekan depan (10/9) untuk mencari solusi.
Menurutnya, ada 40 lapak yang akan terdampak dari penggusuran tersebut, “Kami jelas menentang karena tidak ada solusi untuk hal ini, kami setidaknya ingin duduk bersama kemudian mencari jalan tengah. Kalau ditertibkan tanpa ada solusi jelas memberatkan kami,” Kata Eddy pada Jumat (6/9),
Reporter : Arief Juli Prabowo
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
