Kediri, LINGKARWILIS.COM – Adanya kebijakan baru dari Pertamina terkait pelarangan pedagang sekaligus pengecer menjual gas melon 3 kilogram ditindaklanjuti oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Kediri ke pangkalan gas LPG.
Pelarangan ini mulai berlaku pada 1 Februari 2025, di mana pembeli diharapkan membeli langsung ke pangkalan resmi.
Kepala Disdagin Kabupaten Kediri, drh. Tutik Purwaningsih, menyampaikan bahwa kebijakan ini langsung disosialisasikan ke seluruh pangkalan dan agen gas di Kabupaten Kediri agar tidak memberikan kuota kepada pedagang pengecer gas 3 kilogram.
“Bahkan kami berencana mensosialisasikan kebijakan ini hingga ke tingkat kecamatan dan desa melalui kepala desa, perangkat desa, RT, dan RW di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Untuk kuota gas di Kabupaten Kediri tetap seperti tahun 2024 lalu, dan tahun ini kami mengusulkan penambahan kuota lebih dari tahun sebelumnya,” katanya.
Baca juga :Β Saroja Desak Kepolisian Usut Tuntas Kecelakaan Maut di Simpang Empat Baruna Kediri
Tutik menambahkan bahwa di Kabupaten Kediri terdapat 1.365 pangkalan. Ia menekankan perlunya tambahan kuota karena sebentar lagi akan memasuki bulan puasa dan Lebaran, di mana permintaan gas melon meningkat, terutama di kalangan rumah tangga dan pelaku UMKM.
“Kami juga terus memantau perkembangan distribusi gas tiga kilogram ini agar tepat sasaran dan sesuai peruntukannya,” tambahnya.
Sementara itu, salah seorang agen gas di Dusun Kweden, Ngasem, menjelaskan bahwa pihaknya sudah tidak lagi melayani pengecer gas 3 kilogram.
“Sejak ada pelarangan ini, kami hanya melayani pembeli langsung dan tidak memberikan stok kepada pengecer di wilayah kami,” jelasnya.
Dampak dari kebijakan ini mulai dirasakan oleh pengecer, yang kehilangan mata pencaharian akibat larangan penjualan eceran. Salah seorang pengecer di Kecamatan Gurah mengungkapkan kesulitannya setelah aturan ini diterapkan.
Baca juga :Β Musim Hujan, Petani Cabai Kediri Waspadai Serangan Virus Gemini
“Biasanya saya menjual gas untuk warga yang kesulitan menjangkau pangkalan. Sekarang saya tidak bisa lagi berjualan, padahal ini mata pencaharian utama saya,” ujarnya.
Selain itu, beberapa warga mengaku khawatir dengan aksesibilitas pangkalan. “Kadang kalau beli ke pangkalan, harus antre lama. Saya harap ada solusi agar masyarakat tetap mudah mendapatkan gas tanpa harus berebut,” kata seorang warga Kecamatan Pare.
Disdagin menegaskan akan meningkatkan pengawasan harga di pangkalan agar tetap sesuai dengan ketentuan, yakni Rp18.000 per tabung. Mereka juga berkoordinasi dengan aparat untuk mencegah penimbunan dan memastikan pasokan gas tetap stabil.***
Reporter: Bakti Wijayanto
Editor : Hadiyin
