Kediri, LINGKARWILIS.COM – Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) kembali mendapat sorotan.
Warga Desa Sambirejo dan Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, mempertanyakan legalitas serta transparansi proyek ini setelah aktivitas alat berat kembali berlangsung pada Rabu (19/2/2025) pagi, usai terhenti selama 13 hari.
Slamet, salah satu warga terdampak, mengungkapkan ketidakpuasannya terkait minimnya informasi mengenai dasar hukum proyek, identitas kontraktor pelaksana, serta absennya perwakilan resmi pemerintah desa dalam proses pemerataan lahan dan pemangkasan sisa bangunan yang telah dieksekusi sebelumnya.
Baca juga : Efisiensi Anggaran, Pemkab Kediri Kurangi Kegiatan Seremonial SKPD
“Kami tidak mendapatkan kejelasan soal proyek ini, siapa kontraktornya, serta kenapa tidak ada perwakilan dari pemerintah desa. Yang terlihat di lapangan hanya aparat kepolisian dan TNI tanpa ada penjelasan jelas mengenai peran mereka,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kurnia, humas proyek pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung, menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan saat ini hanya sebatas merapikan sisa eksekusi sebelumnya dan meratakan tanah bekas bangunan yang roboh.
“Hari ini kami hanya melakukan pemerataan lahan dan membersihkan sisa bangunan yang belum diratakan,” kata Kurnia.
Baca juga : Operasi Keselamatan Semeru 2025 di Kabupaten Kediri, Ribuan Pelanggar Ditindak, Ratusan Terekam ETLE
Saat ditanya mengenai keluhan warga terkait legalitas proyek, Kurnia mengaku tidak memiliki informasi lebih lanjut.
“Kami hanya bertugas membersihkan lahan sesuai prosedur. Untuk legalitas dan detail proyek, itu di luar kewenangan kami,” tambahnya.
Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Jawa Timur, khususnya dalam mendukung akses ke Bandara Dhoho di Kediri.
Masyarakat berharap adanya dialog terbuka antara kontraktor, pemerintah, dan warga terdampak agar proyek ini dapat berjalan dengan lancar tanpa merugikan pihak mana pun.***
Reporter : Agus Sulistyo Budi
Editor : Hadiyin
