Kediri, LINGKARWILIS.COM — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah KPPN Kediri hingga 31 Maret 2025 mencatatkan kontraksi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Dalam laporan yang diterima, pendapatan negara di Kediri mengalami penurunan sebesar 9,58 persen secara tahunan, sementara sektor belanja tercatat turun tipis sebesar 0,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Meski demikian, KPPN Kediri melaporkan adanya pertumbuhan positif sebesar 11,57 persen pada sektor Transfer ke Daerah, menjadi salah satu indikator positif di tengah tren perlambatan ini.
Baca juga : Musim Pancaroba, Dinkes Kabupaten Kediri Imbau Warga Waspadai Ancaman ISPA
Kepala KPPN Kediri, Moch. Izma Nur Choironi, mengungkapkan bahwa situasi ini membutuhkan langkah-langkah konkret agar kontraksi tidak berlanjut lebih dalam. “Perlu ada upaya nyata untuk menjaga stabilitas kinerja APBN di wilayah Kediri Raya,” ujar Izma, Selasa (29/4/2025).
Secara rinci, penerimaan negara sepanjang triwulan pertama tahun ini tercatat mencapai Rp6.342,46 miliar, yang berasal dari sektor perpajakan sebesar Rp6.230,17 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp112,2 miliar.
Cukai menjadi penyumbang terbesar di sektor perpajakan, dengan nilai mencapai Rp6.000,7 miliar, diikuti oleh kontribusi dari pajak penghasilan (migas dan nonmigas), pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya.
Baca juga : Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri Apresiasi Fasilitas Transportasi Gratis untuk Calon Jemaah Haji
Sementara itu, dari sisi belanja, realisasi hingga akhir Maret 2025 telah mencapai Rp2.533,8 miliar. Rinciannya meliputi belanja pegawai sebesar Rp319,82 miliar, belanja barang Rp111,15 miliar, belanja modal Rp6,67 miliar, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp9,71 miliar.
Adapun sektor Transfer ke Daerah menunjukkan performa positif dengan realisasi mencapai Rp2.086,49 miliar, meningkat 11,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Insentif Fiskal hingga akhir triwulan pertama 2025 masih nihil. Proses lelang pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintah daerah untuk DAK Fisik masih berlangsung, sementara penyaluran Dana Insentif Fiskal masih menunggu hasil penilaian dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).***
Reporter : Ahmad Bayu Giandika
Editor :Hadiyin
