KEDIRI, LINGKARWILIS.COM – Memasuki awal Triwulan II tahun 2025, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kediri Raya masih mengalami kontraksi atau tekanan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Hal itu disampaikan Kepala KPPN Kediri Moch. Izma Mur Choironi melalui pers rilis, Selasa (27/5/2025). Kata Izma Mur Choironi, meski pelaksanaan APBN tertekan tetapi realisasi dana Transfer ke Daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang menggembirakan.
Pendapatan di wilayah Kediri Raya mengalami kontraksi sebesar 20,87%. Komponen penerimaan perpajakan turun 21,03%, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami penurunan sebesar 11,61%.
“Penerimaan dari cukai hasil tembakau tetap menjadi tulang punggung yang memberikan surplus signifikan,” tambahnya.
KPPN Kediri menyebutkan secara rinci dimana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri mencatat penerimaan senilai Rp88,27 miliar atau 22,24% dari target tahun 2025. Sektor dominan adalah Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Kendaraan Bermotor yang menyumbang 28,99%, diikuti sektor Transportasi dan Pergudangan (16,60%), Administrasi Pemerintahan (15,48%), Jasa Kesehatan (7,72%), dan Konstruksi (2,34%)—mengindikasikan aktivitas pembangunan yang cukup tinggi di wilayah ini.
Baca juga : WHO : Lebih dari Separuh Stok Alat Medis di Gaza Habis
Sementara itu, KPP Pratama Pare yang meliputi Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk mengumpulkan penerimaan sebesar Rp208,16 miliar (18,24% dari target). Sektor Perdagangan menyumbang 28%, disusul oleh Administrasi Pemerintahan dan Industri Pengolahan masing-masing 22%. Sektor Pegawai dan Jasa Keuangan menyumbang 8% dan 7%, sementara sektor lainnya sebesar 13%.
Dari KPP Pratama Tulungagung yang juga mencakup wilayah Kabupaten Trenggalek, tercatat penerimaan gabungan sebesar Rp166,73 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari Industri Pengolahan (23,58%), diikuti oleh Administrasi Pemerintahan (21,95%), Perdagangan (19,75%), serta Konstruksi (9,32%).
Sementara itu, Kantor Bea Cukai Kediri mencatat penerimaan luar biasa dari sektor cukai. Total penerimaan mencapai Rp7.452,64 miliar, terdiri dari Rp1,15 miliar Bea Masuk dan Rp7.451,48 miliar dari cukai. Penerimaan cukai sangat dipengaruhi oleh pola konsumsi rokok dan kontribusi pabrik rokok baru golongan III yang berbiaya tarif rendah namun menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Baca juga : Hingga Mei 2025, 312 Pencari Kerja Ajukan Kartu Kuning di Kabupaten Kediri
Untuk PNBP, dua satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yakni Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dan Nganjuk mencatat pendapatan sebesar Rp56,95 miliar atau 25,75% dari target tahun 2025, dengan rincian Rp37,53 miliar dari RS Bhayangkara Kediri dan Rp19,42 miliar dari RS Bhayangkara Nganjuk.
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja APBN di Kediri Raya terkontraksi sebesar 3,32%. Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan satuan kerja vertikal turun signifikan hingga 29,68%. Namun, dana Transfer ke Daerah justru mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,99%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp409,50 miliar atau 35,70% dari pagu. Belanja barang mencapai Rp161,27 miliar (25,72%) dan belanja modal baru terserap sebesar Rp9,26 miliar (4,21%). Sementara itu, belanja bantuan sosial yang dikelola IAIN Kediri telah tersalurkan sebesar Rp9,71 miliar atau 48,45%.
Kabupaten Kediri menjadi wilayah dengan serapan tertinggi, yakni Rp994,65 miliar, disusul oleh Kabupaten Nganjuk (Rp907,20 miliar), Kota Kediri (Rp603,00 miliar), dan Kabupaten Trenggalek (Rp601,63 miliar).
Untuk komponen transfer, Dana Bagi Hasil telah disalurkan sebesar Rp159,3 miliar (22,60%), Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.534,41 miliar (38,38%), dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp7,41 miliar (10,59%)—seluruhnya diterima oleh Kabupaten Nganjuk.
Dana Desa juga menunjukkan progres signifikan dengan realisasi sebesar Rp433 miliar atau 54%, dengan satu desa di Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk yang belum menerima penyaluran. DAK Non-Fisik telah tersalurkan sebesar Rp382,59 miliar (31,20%), sementara DAK Fisik belum terealisasi dari masing-masing pemerintah daerah.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) turut terdampak kontraksi. KUR telah disalurkan senilai Rp1.640,63 miliar kepada 33.997 debitur, sedangkan UMi tersalurkan kepada 3.012 debitur dengan total Rp12,82 miliar.
Namun demikian, transaksi pembayaran nontunai oleh satuan kerja vertikal menunjukkan sinyal positif. Tercatat 141 transaksi dengan nilai Rp0,380 miliar berhasil direalisasikan.
Meskipun masih diliputi tekanan dari sisi penerimaan dan belanja, kinerja fiskal Kediri Raya pada awal Triwulan II 2025 tetap memberikan harapan. Terutama dengan kontribusi besar dari sektor cukai dan peningkatan realisasi transfer ke daerah, yang menjadi fondasi untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah ke depan.***
Editor : Hadiyin
