LINGKARWILIS.COM – Polemik pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang memasuki babak baru. Ketua RT 07 RW 03, Ketut Wajudianto melayangkan somasi dan laporan resmi ke Inspektorat Kabupaten Jombang. Ia menilai dirinya dikesampingkan dalam proses yang dinilai janggal dan tidak inklusif tersebut.
Melalui surat tertanggal 11 Juni 2025, Ketut menyatakan keberatannya karena tidak dilibatkan dalam pembentukan hingga pelantikan pengurus koperasi merah putih yang diselenggarakan di Kantor Desa Pulo Lor. Ia menegaskan bahwa perannya sebagai Ketua RT memiliki legitimasi hukum dan seharusnya tidak diabaikan.
“Saya selaku Ketua RT 007 merasa diabaikan dan tidak dilibatkan sama sekali, padahal jabatan ini diakui secara hukum berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015,” tegas Ketut dalam suratnya.
Lebih dari itu, Ketut menduga terdapat ketidakterbukaan dalam proses pembentukan koperasi merah putih. Ia menyoroti kemungkinan adanya konflik kepentingan serta potensi diskriminasi terhadap perangkat lingkungan seperti dirinya.
Liburan Makin Hemat! Nikmati Diskon Kereta Api 30% untuk Ekonomi dari Stasiun Malang
“Saya menduga ada tindakan diskriminatif yang sistematis, seolah-olah posisi Ketua RT ini dianggap tidak penting. Pertanyaannya, siapa yang memastikan integritas dan kompetensi pengurus yang baru? Apakah ada perangkat desa yang menjadi pengurus? Apakah ada hubungan keluarga antara perangkat desa dan pengurus koperasi?” lanjutnya.
Meskipun mengkritik pelaksanaan di lapangan, Ketut menegaskan dirinya tidak menentang pembentukan koperasi sebagai program dari pemerintah pusat. Ia hanya meminta agar prosesnya dijalankan secara partisipatif dan menghormati prinsip keadilan sosial.
Dalam pengaduan yang dikirimkan ke Inspektorat, ia turut melampirkan sejumlah dasar hukum sebagai landasan, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 mengenai Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
βIni bukan sekadar perbedaan pendapat. Ini sudah menyangkut hak berpendapat dan prinsip kesetaraan dalam pembangunan desa. Saya minta proses pemilihan ulang dilakukan, dan surat saya diklarifikasi secara tertulis dalam waktu 4 x 24 jam,β** ujar Ketut saat dikonfirmasi, Kamis (12/6).
Hingga laporan ini disusun, pihak Pemerintah Desa Pulolor, termasuk Kepala Desa Suharto, belum memberikan tanggapan atas somasi tersebut. (st2)
