LAMONGAN, LINGKARWILIS.COM – Kepala Desa Sugihwaras, Kecamatan Deket, Lamongan, Ilham Sujiono akhirnya angkat bicara terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024. Ilham menegaskan bahwa perkara ini telah dilimpahkan ke Inspektorat dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk kepala desa, perangkat desa, panitia pelaksana (Pokmas), hingga Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sugihwaras.
Saat ditanya mengenai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) program PTSL yang disebut baru dibuat setelah mencuatnya laporan ke Kejari, Ilham menjawab singkat, “Lah kan sudah dilempar ke Inspektorat.”
Ilham menyatakan dirinya lebih memilih fokus pada pembangunan desa daripada memikirkan tudingan yang ada. “Tidak saya anggap, lebih baik energi saya pakai untuk mikir kemajuan desa,” ujarnya, Selasa (15/7/2025).
Ilham juga menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap dirinya dan perangkat desa telah dilakukan sebulan lalu. Ia meminta agar 15 warga pelapor yang menjadi dasar laporan Ketua BPD juga turut dimintai keterangan demi menjaga objektivitas. Ilham mengklaim sebagian dari mereka sebelumnya menandatangani kertas kosong bermaterai yang kemudian diisi oleh pihak tertentu dengan pernyataan keberatan.
Sementara itu, Ketua BPD Sugihwaras, Fauzi Nur Rofiq, yang juga diperiksa Kejari, menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara rinci proses dan pengumpulan biaya dalam program tersebut. Namun, BPD berkomitmen mengawal kasus ini sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
“Kami tak ingin masyarakat jadi korban praktik yang menyalahi aturan. Proses hukum harus ditegakkan agar menjadi pembelajaran,” kata Fauzi.
Baca juga : Tiket Laga Pramusim Persik Kediri vs Asian Warriors dan Launching Tim Mulai Dijual, Ini Daftar Harganya
Ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2018 dengan regulasi pusat terkait pembiayaan PTSL. Dalam praktiknya, warga diminta membayar biaya PTSL sebesar Rp800 ribu, sementara biaya tambahan lintor berkisar Rp1 juta hingga Rp2 juta, tergantung jenis sertifikat yang diurus.
Fauzi menyebut pengumpulan dana tersebut tidak sesuai ketentuan dan dapat dikategorikan sebagai pungli. Ia berharap proses penyelidikan oleh Inspektorat dan APIP berjalan transparan dan akuntabel.
“Semua yang terlibat harus bertanggung jawab secara hukum. Kami akan kawal hingga tuntas,” tegasnya.***
Reporter : Suprapto
Editor : Hadiyin
