Kediri, LINGKARWILIS.COM – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kediri tercatat sebesar 7,29 persen. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Kediri menilai kenaikan tersebut masih dalam batas wajar dan tidak memberatkan masyarakat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kediri, Eko Setyono, menjelaskan penyesuaian tarif ini mengacu pada UU No. 1 Tahun 2025 tentang BPHTB serta Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah. Dalam aturan tersebut, terdapat perubahan struktur tarif berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
“UU baru menetapkan tarif 0,5 persen. Sedangkan di Perda, tarif dibagi menjadi lima klaster sesuai NJOP: 0–500 juta sebesar 0,1 persen, 500 juta–1 miliar sebesar 0,15 persen, 1–2 miliar sebesar 0,2 persen, 2–10 miliar sebesar 0,25 persen, dan di atas 10 miliar sebesar 0,2 persen,” jelas Eko.
Baca juga : BPBD Kabupaten Kediri Siapkan Sarpras Lengkap Hadapi Potensi Bencana
Ia menambahkan, kenaikan ini dikompensasi dengan adanya stimulus berupa pengurangan pajak yang menjadi kebijakan Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana (Mas Bup Dhito). Dengan begitu, kenaikan riil yang dirasakan masyarakat hanya sebesar 7,29 persen atau masih di bawah 10 persen.
“Mas Bup Dhito menegaskan, kenaikan pajak ini sudah disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tidak ada niat untuk memberatkan warga. Apalagi saat ini dana transfer dari pusat berkurang, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu diperkuat. Pajak ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana di berbagai sektor,” ujarnya.
Bapenda juga mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kediri cukup tinggi. Hingga 31 Juli 2025, realisasi PBB-P2 sudah mencapai 86 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2022 yang sebesar 82 persen.***
Reporter : Bakti Wijayanto
Editor : Hadiyin
