Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – DPRD Tulungagung menyoroti rendahnya realisasi anggaran sektor infrastruktur pada tahun 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, terutama setelah sejumlah program pembangunan mengalami perlambatan pasca kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan penyelenggara pemerintahan daerah.
Anggota Komisi D DPRD Tulungagung, Asrori, mengatakan hingga memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2026, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur masih belum menunjukkan progres yang signifikan.
Padahal, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp320 miliar untuk mendukung berbagai proyek pembangunan dan perbaikan infrastruktur sepanjang tahun ini. Nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan alokasi pada tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata berada di bawah Rp100 miliar.
“Anggaran yang sudah disiapkan harus segera dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti karena masyarakat sangat membutuhkan perbaikan fasilitas publik, khususnya jalan,” ujar Asrori, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, masih banyak ruas jalan dan fasilitas infrastruktur lainnya di berbagai wilayah Tulungagung yang kondisinya memerlukan penanganan segera. Karena itu, pemerintah daerah diminta memberikan kepastian terkait kelanjutan program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.
Asrori menjelaskan, sebelum terjadinya OTT KPK, DPRD bersama pemerintah daerah sebenarnya telah mendorong agar pelaksanaan proyek infrastruktur dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mempercepat manfaat pembangunan bagi masyarakat sekaligus menghindari penumpukan pekerjaan pada akhir tahun.
“Sejak awal kami mendorong agar pembangunan bisa dimulai lebih cepat. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di penghujung tahun dan mengurangi potensi munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA),” katanya.
Ia menilai keterlambatan pelaksanaan proyek berpotensi menimbulkan dampak terhadap efektivitas penggunaan anggaran daerah. Jika tidak segera dipercepat, dikhawatirkan sebagian anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat terserap secara maksimal hingga akhir tahun.
Baca juga : Diduga Akibat Korsleting Listrik, Puskesmas Tiron Kediri Terbakar, Kerugian Capai Rp1 Miliar
Untuk itu, DPRD akan terus melakukan pengawasan serta meminta penjelasan kepada pemerintah daerah mengenai kesiapan pelaksanaan berbagai proyek yang telah masuk dalam program pembangunan tahun 2026.
“Dalam waktu dekat kami akan kembali meminta penjelasan kepada kepala daerah dan perangkat terkait mengenai progres serta kesiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai,” tegasnya.
DPRD berharap seluruh program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat dan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.***
Reporter : Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
