Tulungagung, LINGKARWILIS.COM β Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung menerima aspirasi ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD pada Rabu (24/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sedikitnya 13 tuntutan, dengan fokus utama pada dampak pemadaman listrik dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan peserta aksi diterima dan akan menjadi bahan tindak lanjut. Menurutnya, DPRD akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna merespons berbagai persoalan yang diangkat mahasiswa.
“Kami menyambut baik aspirasi yang disampaikan masyarakat. Seluruh tuntutan telah kami terima dan akan segera kami tindak lanjuti melalui komunikasi dengan pihak-pihak terkait,” ujar Marsono, Senin (29/6/2026).
Ia menjelaskan, dua isu yang paling banyak disoroti dalam aksi tersebut adalah dampak pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Tulungagung serta evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG.
Baca juga :Β Mantan Calon Bupati Tulungagung Diadukan ke Polisi, Diduga Terkait Dana Pilkada Rp1,6 Miliar
Sementara itu, Koordinator Aksi, Hendra Nurdiansyah, menyebut sekitar 200 mahasiswa mengikuti demonstrasi dengan membawa 13 poin tuntutan. Salah satu yang menjadi perhatian ialah kerugian masyarakat akibat pemadaman listrik yang berlangsung selama dua hari.
Menurut Hendra, pemadaman tersebut menyebabkan kerugian besar, termasuk pada sektor perikanan. Salah satu kelompok pembudidaya ikan dilaporkan mengalami kerugian hingga sekitar Rp1,8 miliar.
“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat yang terdampak pemadaman listrik dan mendesak DPRD agar mendorong PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kelistrikan,” tegasnya.
Selain meminta evaluasi, mahasiswa juga mendesak agar masyarakat yang terdampak memperoleh kompensasi sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur hak konsumen untuk mendapatkan pasokan listrik secara berkesinambungan dengan mutu dan keandalan yang baik.
Baca juga :Β Dispertabun Kabupaten Kediri Kerahkan PPL Pantau Lahan Padi Rawan Fuso
Tak hanya itu, mahasiswa turut menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar pengelolaan anggaran lebih transparan dan akuntabel.
Hendra menilai evaluasi diperlukan menyusul adanya dugaan penyimpangan anggaran di tingkat nasional. Selain itu, ia juga menyinggung sejumlah kasus keracunan yang sempat terjadi dalam pelaksanaan program MBG di Tulungagung.
“Program MBG di Tulungagung perlu dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi pengelolaan anggaran maupun kualitas pelaksanaannya agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” pungkasnya.***
Reporter :Sholeh Sorri
Editor : Hadiyin
