Sekitar 99 peserta aksi yang tergabung dalam DPD Aliansi Alam Bersatu Jaya mengawali demonstrasi dengan berkumpul di Taman Makam Pahlawan, Jalan Pahlawan, sebelum melakukan long march menuju Kantor Pemkab Lamongan untuk menyampaikan aspirasi.
Satgas DPP Aliansi Alam Bersatu Jaya, Achmad Zaeni, menegaskan pihaknya tidak menolak Program MBG yang merupakan program pemerintah pusat. Namun, menurutnya, mekanisme pelaksanaan di lapangan perlu dibenahi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Baca juga : Perangi Bullying di Sekolah dan Pesantren, PCNU Lamongan Bentuk Satgas Jaga Anak NU
“Sistem dapur terpusat yang berjalan saat ini justru menimbulkan berbagai persoalan baru. Distribusi makanan menjadi tidak efisien, keterlibatan orang tua siswa sangat minim, dan yang paling terasa adalah matinya kantin-kantin sekolah serta tersingkirnya pelaku usaha kecil,” ujarnya saat menyampaikan orasi.
Ia menilai pelaksanaan Program MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat sekitar, termasuk pedagang kantin dan pelaku UMKM yang selama ini menjadi bagian dari lingkungan sekolah.
Hal senada disampaikan Bendahara DPP Aliansi Alam Bersatu Jaya, Suwito. Ia meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPPG, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan kepada siswa.
Menurutnya, pengawasan yang ketat diperlukan agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga sekaligus membuka ruang partisipasi bagi pelaku usaha lokal.
“Kantin sekolah seharusnya tidak diposisikan sebagai penonton, melainkan menjadi mitra utama dalam penyiapan logistik pangan. Mereka lebih memahami kebutuhan siswa sekaligus dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar,” katanya.
Baca juga : Gertek 2026 Digelar di Kediri, Mas Dhito Kenalkan Teknologi Pertanian Modern kepada Ribuan Petani
Aspirasi para demonstran diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan yang juga Ketua Satgas SPPG, Moh. Nalikan, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Lamongan dr. Chaidir Annas serta Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Djoko Nursyianto.
Dalam dialog tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan menyatakan akan meneruskan seluruh masukan masyarakat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab program di tingkat pusat.
Nalikan mengakui Program MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan status gizi anak, namun pelaksanaannya masih memerlukan berbagai penyempurnaan.
“Kami sepakat tata kelola ini harus dievaluasi, mulai dari penyediaan bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga aspek kebersihan. Harus ada prosedur baku yang jelas dan seragam,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 170 unit SPPG yang beroperasi di Kabupaten Lamongan. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Pemkab Lamongan berkewajiban memastikan program berjalan sesuai ketentuan sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
Menurut Nalikan, Badan Gizi Nasional juga telah merespons sejumlah masukan dari berbagai daerah dengan membekukan sementara operasional beberapa SPPG yang diduga mengalami permasalahan.
“Seluruh poin aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami formulasikan dan segera diteruskan kepada BGN agar kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis ke depan semakin baik,” pungkasnya.***
Reporter : Suprapto
Editor : Hadiyin
