Jakarta, LINGKARWILIS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan berbagai program edukasi dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan.
Melalui konferensi pers Rapat Dewan Komisaris (RDK) Juni 2026 OJK menyebut salah satu program unggulannya adalah Gerakan Nasional Cerdas Keuangan ( GENCARKAN ) yang selama periode 1 Januari hingga 25 Juni 2026 telah melaksanakan puluhan ribu kegiatan di berbagai daerah. Program GENCARKAN tercatat telah menjangkau sekitar 102 juta peserta melalui 31.178 kegiatan edukasi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.338 kegiatan dilakukan secara tatap muka, sedangkan 16.840 kegiatan berupa edukasi digital. Program tersebut telah menjangkau 395 kabupaten/kota atau sekitar 76,85 persen dari total wilayah di Indonesia.
Selain itu, OJK juga menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam Bulan Literasi Keuangan 2026. Melalui kegiatan bertema “Perempuan Berdaya Finansial: Literasi Keuangan Keluarga untuk Mewujudkan Masyarakat Sejahtera”, sekitar 4.000 anggota TP-PKK mengikuti edukasi secara hybrid pada 9 Juni 2026 di Jakarta.
Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola keuangan keluarga, memahami produk dan layanan jasa keuangan, mengenali investasi yang aman, serta memanfaatkan teknologi finansial secara bijak sehingga mampu menjadi agen literasi keuangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Di sektor pendidikan, OJK juga terus mendorong budaya menabung sejak usia dini melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pelaporan Program KEJAR di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada 19 Juni 2026 yang melibatkan industri perbankan.
Kegiatan tersebut membahas implementasi program KEJAR, penyegaran mekanisme pelaporan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO), sekaligus sosialisasi KEJAR Award 2026.
Tak hanya itu, OJK juga mendukung peningkatan akses keuangan bagi masyarakat rentan melalui program Desa Berdaya yang diinisiasi bersama International Labour Organization (ILO). Pelatihan fasilitator bagi 25 desa pendamping digelar pada 2–4 Juni 2026 di Nusa Tenggara Barat, disertai kunjungan lapangan dan forum diskusi di Desa Buwun Mas, Lombok Barat, serta Desa Mangkung, Lombok Tengah.
Sementara dalam memperkuat koordinasi daerah, OJK bersama pemerintah daerah menggelar sejumlah kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di berbagai provinsi.
Di Provinsi Lampung, Rapat Pleno TPAKD Semester I 2026 dilaksanakan pada 11 Juni 2026 untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, memberikan bimbingan teknis SiTPAKD, serta sosialisasi KEJAR Award 2026.
Selanjutnya di Jawa Tengah, OJK menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD pada 18 Juni 2026 di Semarang. Agenda tersebut diisi dengan peluncuran Program Unggulan TPAKD Jawa Tengah 2026, evaluasi program kerja tahun sebelumnya, hingga penandatanganan komitmen antara pemerintah daerah dan industri jasa keuangan guna memperkuat pengembangan keuangan inklusif.
Pada hari yang sama, OJK bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menyelenggarakan Capacity Building TPAKD di Pontianak. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan kapasitas TPAKD melalui pembahasan roadmap TPAKD 2026–2030, mekanisme koordinasi, siklus kerja, serta strategi pencapaian target pembangunan nasional di bidang literasi dan inklusi keuangan.***
Editor : Hadiyin
