Jakarta, LINGKARWILIS.COM β Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kian mempercepat reformasi struktural pasar modal Indonesia. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat integritas, transparansi, dan daya saing pasar, sekaligus menindaklanjuti berbagai masukan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI)
Melalui keterangan tertulis, Selasa (03/03/2026), OJK menyebut sejumlah perkembangan terbaru atas proposal yang telah disampaikan Indonesia kepada MSCI antara lain sebagai berikut:
Pertama, terkait keterbukaan data pemegang saham di atas 1 persen. KSEI telah merampungkan struktur serta sampel data untuk disclosure tersebut. OJK juga telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisioner yang menetapkan KSEI dan BEI sebagai penyedia data. Informasi kepemilikan saham di atas 1 persen akan dipublikasikan menggunakan data posisi akhir Februari 2026 pada awal Maret 2026.
Kedua, penyempurnaan granularity klasifikasi investor. KSEI bersama pelaku pasar, termasuk Anggota Bursa dan Bank Kustodian, terus mempercepat proses ini. Hingga 27 Februari 2026, progres penyelesaiannya telah mencapai 94 persen dan ditargetkan rampung sesuai jadwal pada Maret 2026.
Ketiga, kebijakan baru mengenai batas minimum free float. BEI telah menyelesaikan tahapan permintaan pendapat publik atas draft Peraturan I-A. Regulasi tersebut direncanakan terbit pada akhir Maret 2026. Setelah diberlakukan, BEI akan menambahkan notasi khusus pada saham emiten yang belum memenuhi ketentuan free float minimal 15 persen.
Keempat, rencana pengumuman High Shareholding Concentration. Sejak awal Februari 2026, OJK, BEI, dan KSEI melakukan asesmen terkait implementasi kebijakan tersebut dan saat ini tengah memfinalisasi kajian, dengan target penerapan pada Maret 2026.
Selain itu, OJK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta Self-Regulatory Organizations (SRO) berkomitmen mempercepat reformasi melalui pembentukan Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal.
Satgas ini akan diperkuat melalui Surat Keputusan Bersama guna mengoptimalkan dukungan kebijakan, penyesuaian regulasi, penguatan pengawasan, pendalaman pasar, serta sinergi lintas lembaga sesuai kewenangan masing-masing.
OJK menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam satgas tersebut serta menyampaikan perkembangan kebijakan dan langkah reformasi secara transparan dan berkala kepada publik.
Di sisi lain, OJK juga menetapkan kebijakan perlakuan khusus bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini berlaku selama tiga tahun sejak 10 Desember 2025. Hingga Januari 2026, realisasi restrukturisasi kredit melalui skema relaksasi tersebut telah mencapai Rp12,6 triliun untuk 246 ribu rekening.***
Editor : Hadiyin
