Kediri, LINGKARWILIS.COM – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menghindari perilaku flexing atau mempertontonkan gaya hidup berlebihan.
Pesan ini disampaikan Mas Dhito dalam acara doa bersama perpindahan kantor sekretariat daerah pada Selasa (16/9), dua pekan setelah terjadinya aksi anarkis yang berujung pada perusakan dan pembakaran gedung perkantoran Pemkab Kediri.
“Kita di lingkup Pemkab Kediri sebisa mungkin jangan sampai menimbulkan masalah, baik terkait etika, moral, maupun dengan memamerkan gaya hidup berlebihan,” tegasnya.
ASN, menurutnya, merupakan wajah pemerintah yang harus menjaga sikap, baik di lingkungan masyarakat maupun di media sosial. Meski setiap orang berhak hidup sejahtera, hal itu tidak perlu dipublikasikan secara berlebihan.
Baca juga : Pemkab Kediri Kucurkan Rp 650 Juta untuk Sarpras OPD Terdampak Kerusuhan
Bupati Kediri juga menekankan pentingnya menjaga integritas serta mengutamakan tugas pelayanan publik. “Pelayanan strategis dan kebutuhan dasar masyarakat jangan sampai terganggu. Itu harus tetap berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, perbaikan gedung Pemkab Kediri yang rusak akibat pembakaran massa pada akhir Agustus 2025 akan ditangani langsung Kementerian Pekerjaan Umum.
Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur telah melakukan asesmen terhadap kerusakan, meliputi Gedung Sekretariat Daerah, Kantor DPRD, serta Kantor Bupati.
Baca juga : Pemkab Kediri Cabut Status Tanggap Darurat Bencana Sosial, 18 OPD Diminta Maksimalkan Pelayanan
Meski pembangunan dibiayai pemerintah pusat, Mas Dhito mengingatkan dinas terkait di Kabupaten Kediri, khususnya PUPR dan Perkim, agar tetap melakukan pengawasan. “Walaupun ditangani kementerian, bukan berarti kita tinggal diam,” tandasnya.***
Editor : Hadiyin
