Jombang, LINGKARWILIS.COM – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat respons beragam dari lembaga pendidikan. Di Jombang, Yayasan Roushon Fikr memilih menolak program tersebut dengan alasan tertentu.
Ketua Yayasan Roushon Fikr, Didin A. Sholahuddin atau Gus Didin, menegaskan penolakan itu bukan bentuk penentangan terhadap pemerintah, melainkan agar program lebih tepat sasaran.
“Di Roushon Fikr, kami sudah memiliki dapur sendiri dengan 17 tenaga yang setiap hari menyiapkan sekitar 1.300 porsi. Jika ikut MBG, justru bisa mengorbankan para pekerja yang sudah lama bersama kami,” jelasnya, Kamis (25/9/2025).
Baca juga : Kuota Gas 3 Kilogram di Kabupaten Kediri Tahun 2025 Dipastikan Aman Hingga Akhir Tahun
Ia menambahkan, kebutuhan konsumsi siswa di yayasannya sudah terpenuhi tanpa harus mengandalkan subsidi. Karena itu, ia menilai lebih tepat bila MBG difokuskan ke sekolah-sekolah di pelosok yang masih terbatas fasilitas dan pendanaannya.
“Kalau kami ikut menerima, rasanya tidak pantas. Masih banyak anak-anak di desa yang lebih membutuhkan,” tegasnya.
Gus Didin juga meminta agar distribusi MBG tidak sekadar berdasar kesiapan sekolah, melainkan merujuk pada data kemiskinan yang dimiliki Pemkab Jombang. Menurutnya, hal itu akan membuat program lebih tepat sasaran.
Baca juga : DKPP Kota Kediri Pastikan Pupuk Subsidi Tersedia untuk Petani Awal Tahun 2026, Ini Penjelasan Kepala Dinas
“Pemkab Jombang punya data valid tentang desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi. Itu yang seharusnya dijadikan acuan prioritas penerima MBG,” ujarnya.
Meski menolak sejak awal, Roushon Fikr tetap membuka ruang bila program tersebut dialokasikan pada tahap terakhir. Namun, Gus Didin menegaskan prioritas tetap harus diberikan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan.***
Reporter : Agung Pamungkas
Editor : Hadiyin
