PONOROGO, LINGKARWILIS.COM – Upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo menghadirkan Sekolah Rakyat (SR) akhirnya mendapat restu dari Kementerian Sosial (Kemensos). Lahan seluas 5,7 hektare di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan, resmi dipilih sebagai lokasi pengganti.
Sebelumnya, lahan di Desa Setono, Kecamatan Jenangan, dengan luas 6,1 hektare batal digunakan lantaran berstatus Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sekaligus termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Lokasi lama tidak mendapat persetujuan dari Kementerian ATR/BPN. Setelah berkoordinasi, dipilih lokasi baru seluas 5,7 hektare, dan Kemensos sudah memberi persetujuan,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono, Kamis (25/9/2025).
Baca juga : Permintaan Tinggi, Panen Mundur, Harga Daging Ayam di Kediri Naik
Agus menegaskan meski lahan baru tetap berstatus LSD, penggunaannya diperbolehkan karena tidak termasuk LP2B. Selain itu, posisinya lebih strategis karena berada di jalur penghubung antar-kecamatan.
“Yang tidak boleh itu LP2B. Kalau hanya LSD masih bisa digunakan. Lokasi ini juga lebih representatif,” ujarnya.
Sekda juga menanggapi kekhawatiran sejumlah sekolah dasar (SD) di sekitar lokasi yang cemas kehilangan calon siswa baru akibat kehadiran SR. Ia memastikan segmen SR berbeda dengan sekolah umum.
Baca juga : Kuota Gas 3 Kilogram di Kabupaten Kediri Tahun 2025 Dipastikan Aman Hingga Akhir Tahun
“Memang ada yang khawatir muridnya berkurang. Tapi perlu saya tegaskan, siswa SR ditujukan bagi keluarga kategori Desil 1 atau ekonomi menengah ke bawah. Jadi tidak akan mengurangi siswa sekolah lain,” tandasnya.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor : Hadiyin
