Nganjuk, LINGKARWILIS.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk resmi menetapkan SJ, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan jaringan intra fiber optik tahun anggaran 2024 senilai Rp6 miliar.
Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa (8/10/2025) setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan menemukan bukti kuat terkait praktik dugaan pemerasan terhadap pihak penyedia jasa proyek.
Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Nganjuk, Yan Aswari, tersangka SJ yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Penata Keuangan (PPK) dan kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak Oktober 2024, diduga mewajibkan penyedia jasa untuk menyetor uang secara rutin setiap bulan.
“Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, SJ resmi kami tetapkan sebagai tersangka. Modusnya adalah meminta uang kepada penyedia jasa dengan ancaman akan mempersulit pekerjaan maupun proses pembayaran,” jelas Yan.
Dari hasil penyidikan, SJ diduga menerima Rp70 juta setiap bulan atau total mencapai Rp840 juta selama satu tahun. Uang tersebut, menurut penyidik, digunakan untuk kepentingan pribadi.
“Penyedia terpaksa menyerahkan uang tersebut karena adanya tekanan. Jika tidak memenuhi permintaan, mereka khawatir proyeknya akan dipersulit, termasuk urusan jaminan pembayaran,” imbuh Yan.
Baca juga : Kiper Utama Persik Kediri Leonardo Navacchio Kembali Berlatih Usai Cedera Lutut
Kejari Nganjuk menilai tindakan SJ tergolong sebagai pemerasan dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf E, atau Pasal 12 B ayat (2), atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021.
Dengan alat bukti yang cukup, Kejari langsung menahan SJ di Rutan Kelas IIB Nganjuk mulai 8 hingga 27 Oktober 2025. “Penahanan dilakukan agar proses penyidikan berjalan lancar,” tegas Yan.
Saat ini, Kejari Nganjuk masih menelusuri aliran dana hasil pemerasan dan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus penyalahgunaan jabatan tersebut.***
Reporter: Inna Dewi Fatimah
Editor : Hadiyin
