KEDIRI, LINGKARWILIS.COM — Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menggelar Sarasehan Optimalisasi Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Selasa (9/10). Kegiatan ini menyoroti peran lembaga masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas dari korupsi.
Acara yang berlangsung pada pagi hari itu dihadiri Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Dr. Ismaya Hera Wardhani, Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Dr. Aliansyah, Kepala DPMPD Kabupaten Kediri Agus Cahyono, serta undangan dari unsur camat dan kepala desa.
Dalam sambutannya, Wabup Dewi Maria Ulfa menyampaikan pesan Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin ada kepala desa terjerat kasus penyalahgunaan anggaran desa. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara cermat dan sesuai aturan.
Baca juga : BLT Akhir Tahun Disalurkan, 1.594 Warga Fakir Miskin di Kota Kediri Masing-Masing Terima Rp 1,2 Juta
“Melalui sarasehan ini, para kepala desa diharapkan memperoleh wawasan baru agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Kita harus belajar dari kasus sebelumnya agar hal serupa tidak terulang,” ujarnya.
Sementara itu, Kajari Kabupaten Kediri Dr. Ismaya Hera Wardhani menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri telah menjalin kerja sama dengan Pemkab Kediri dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya terkait pengelolaan dana desa. Salah satu programnya adalah “Jaksa Garda Desa”, yang bertujuan memberikan pendampingan hukum kepada desa agar pengelolaan anggaran lebih transparan.
“Berdasarkan sejumlah perkara yang kami tangani, tindak korupsi masih menjadi kasus yang cukup sering terjadi. Program Jaksa Garda Desa diharapkan membantu kepala desa memahami batas-batas kewenangannya dalam pengelolaan anggaran,” katanya.
Baca juga : Sambung Roso Polres Kediri dan Polres Kediri Kota, Sinergi Dua Wilayah Makin Kuat
Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Dr. Aliansyah turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, para kepala desa harus memahami bahwa kewenangan yang dimiliki tidak boleh disalahgunakan, terutama yang berkaitan dengan dana desa.
“Setiap laporan dugaan korupsi pasti ditindaklanjuti sesuai prosedur. Biasanya, Inspektorat melakukan pemeriksaan awal terkait administrasinya. Korupsi terjadi karena ada niat jahat, dan pelakunya pasti akan berhadapan dengan hukum,” tegasnya.***
Editor : Hadiyin
