Jombang, LINGKARWILIS.COM – Terungkapnya kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum guru di salah satu SMP negeri di Kabupaten Jombang menuai sorotan tajam dari kalangan pemerhati perlindungan anak. Women’s Crisis Center (WCC) Jombang menilai peristiwa ini harus dijadikan momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
Direktur WCC Jombang, Ana Abdillah, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus tersebut. Ia menegaskan, langkah penonaktifan guru yang bersangkutan memang tepat sebagai respons awal, namun belum cukup untuk menjawab persoalan secara komprehensif.
“Kasus ini menjadi alarm keras bagi semua pihak. Perlu evaluasi menyeluruh terkait sejauh mana kebijakan pencegahan kekerasan benar-benar dijalankan secara konsisten oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang. Tindakan administratif saja jelas tidak memadai,” ujar Ana dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1).
Baca juga : Dukung Program MBG, Polres Kediri Kota Resmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
WCC Jombang juga menyoroti efektivitas aplikasi Plendungan, sistem pengaduan kekerasan yang telah diluncurkan oleh Dinas Pendidikan. Meski digagas dengan tujuan baik, keberadaan aplikasi tersebut dinilai belum optimal dalam praktik di lapangan.
“Faktanya, masih banyak siswa yang belum mengenal atau berani menggunakan Plendungan. Sistem ini harus memberikan rasa aman dan jaminan perlindungan bagi pelapor agar benar-benar menjadi ruang aman bagi korban,” lanjutnya.
Menurut Ana, munculnya dugaan lebih dari satu korban mengindikasikan lemahnya mekanisme deteksi dini di sekolah. Ia mendorong agar implementasi Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tidak berhenti pada aspek administrasi semata, tetapi diperkuat pada pendampingan, pencegahan, dan pemulihan korban.
Selain itu, WCC Jombang menekankan pentingnya pelaksanaan Peraturan Bupati Jombang Nomor 103 tentang Kesehatan Reproduksi. Regulasi tersebut dinilai perlu segera diterjemahkan ke dalam kurikulum melalui pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang ramah anak.
Baca juga : Mujahadah Kubro Pondok Kedunglo Kediri Siap Digelar, Diperkirakan Dihadiri 150 Ribu Jamaah
“Pendidikan ini bukan untuk mendorong perilaku menyimpang, melainkan membekali anak dengan pemahaman tentang batasan tubuh serta keberanian untuk melapor jika mengalami atau menyaksikan kekerasan,” tegasnya.
Sebagai bentuk kontribusi konkret, WCC Jombang bersama Aliansi Inklusi Kabupaten Jombang menyampaikan lima rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Jombang, yakni: evaluasi berkala pelaksanaan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 di seluruh sekolah; integrasi pendidikan kesehatan reproduksi sesuai amanat Perbup Nomor 103; penguatan koordinasi lintas sektor dalam Satgas Pencegahan Kekerasan; perbaikan sistem pengaduan Plendungan agar lebih mudah diakses dan menjamin kerahasiaan pelapor; serta pelibatan aktif lembaga layanan dan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan sekolah.
WCC Jombang berharap kasus ini menjadi titik balik bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman, inklusif, dan bermartabat bagi anak-anak di Kabupaten Jombang.***
Reporter : Agung Pamungkas
Editor : Hadiyin
