BATU, LINGKARWILIS.COM – Di tengah derasnya arus investasi pariwisata yang melambungkan harga properti, mimpi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak di Kota Batu kian sulit terwujud.
Program rumah subsidi yang digadang-gadang sebagai solusi justru terganjal persoalan klasik, yakni harga lahan yang mahal dan ketersediaan tanah yang semakin terbatas.
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Malang Raya, Doni Ganatha, mengungkapkan bahwa hampir mustahil membangun rumah subsidi di kota wisata seperti Batu jika hanya mengandalkan mekanisme pasar.
“Bahkan rumah murah pun tidak memungkinkan, apalagi rumah FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Hampir tidak mungkin mendapatkan lahan dengan harga miring di Kota Batu,” ujarnya, Rabu (13/02).
Baca juga : H-1 Ramadan, Harga Bunga Tabur Melonjak Tajam,Tapi Pasar Setono Betek Kediri Terpantau Lesu
Menurut Doni, untuk membangun rumah subsidi dengan harga jual maksimal Rp166 juta, ongkos produksi harus ditekan seminimal mungkin. Salah satu syarat utamanya, harga lahan tidak boleh lebih dari Rp250 ribu per meter persegi.
“Coba cari lahan di Batu dengan harga segitu. Di tengah gempuran investor yang membeli tanah untuk vila atau penginapan, mana ada?” keluhnya.
Persoalan semakin kompleks karena aturan tata ruang wilayah. Banyak lahan kosong yang sebenarnya dilindungi sebagai kawasan pertanian demi menjaga ketahanan pangan. Jika pun ada lahan dengan harga relatif terjangkau, belum tentu masuk dalam peruntukan kawasan permukiman.
“Kalaupun ada lahan murah, belum tentu bisa dibangun perumahan. Bisa saja itu lahan pertanian produktif yang tidak boleh dialihfungsikan,” tambahnya.
Situasi ini memunculkan ironi. Setiap tahun, ratusan pendatang—baik pekerja sektor pariwisata maupun investor—datang ke Kota Batu dan mendorong kebutuhan hunian. Namun di sisi lain, daya beli warga lokal justru semakin tertekan akibat kenaikan harga tanah dan properti.
“Pangsa pasar perumahan di Batu sangat luas, tapi mayoritas pembeli dari luar daerah untuk investasi. Lalu, bagaimana nasib warga asli Batu yang ingin memiliki rumah sendiri?” pungkas Doni.***
Reporter: Arief Juli Prabowo
Editor : Hadiyin
