Kediri, LINGKARWILIS.COM – Komisi III DPRD Kabupaten Kediri mengapresiasi langkah tiga kepala daerah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengusulkan pembangunan flyover di Simpang Mengkreng sebagai solusi mengatasi kemacetan parah di kawasan perbatasan Kediri, Jombang, dan Nganjuk.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, H. Totok Minto Laksono mengatakan, upaya yang dilakukan Bupati Kediri, Bupati Jombang, Bupati Nganjuk bersama Gubernur Jawa Timur merupakan langkah strategis untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Simpang Mengkreng.
Menurutnya, proyek berskala besar tersebut harus diawali dengan perencanaan yang matang agar pelaksanaan hingga perawatan nantinya berjalan optimal dan benar-benar mampu mengurai kemacetan kronis yang selama ini terjadi.
“Harapan kami pada tahun 2027 pembangunan flyover ini sudah bisa masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Jika masuk PSN, maka seluruh kebutuhan anggaran sekitar Rp 800 miliar bisa dibiayai melalui APBN,” ujar Totok.
Baca juga : Harga Solar Naik, Dinas PUPR Kabupaten Kediri Terapkan Skala Prioritas untuk Normalisasi Sungai
Politisi Partai Gerindra itu menilai Simpang Mengkreng selama ini menjadi titik kemacetan utama di wilayah Kediri utara karena merupakan pertemuan arus kendaraan dari Kabupaten Kediri, Jombang, dan Nganjuk. Kehadiran flyover dinilai akan memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang antarwilayah.
Ia juga mengapresiasi koordinasi dan langkah hukum yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama Pemprov Jatim dalam pengajuan proposal pembangunan flyover kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR RI.
Sementara itu, pembangunan flyover tersebut dirancang untuk mengatasi kemacetan kronis sekaligus meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah Kediri, Jombang, dan Nganjuk.
Baca juga : DPRD Kabupaten Kediri Dorong KBM Lima Hari Tingkatkan Semangat dan Efektivitas Belajar Siswa
Berdasarkan perencanaan awal, kebutuhan anggaran konstruksi flyover mencapai Rp 715,8 miliar. Sedangkan kebutuhan pembebasan lahan di Kabupaten Kediri mencapai 6.890 meter persegi dengan estimasi anggaran Rp 27,56 miliar.
Untuk wilayah Kabupaten Jombang, kebutuhan lahan sekitar 4.480 meter persegi dengan anggaran Rp 8,96 miliar. Sementara di Kabupaten Nganjuk dibutuhkan lahan sekitar 7.000 meter persegi dengan estimasi biaya Rp 56 miliar.
Secara keseluruhan, total kebutuhan anggaran pembangunan flyover dan pembebasan lahan diperkirakan mencapai lebih dari Rp 808 miliar.***
Reporter : Bakti Wijayanto
Editor : Hadiyin
