Menteri PKP Tinjau Kota Batu, Pastikan Program Perumahan Tepat Sasaran untuk Masyarakat

Menteri PKP Tinjau Kota Batu, Pastikan Program Perumahan Tepat Sasaran untuk Masyarakat
Menteri PKP Tinjau Kota Batu, Pastikan Program Perumahan Tepat Sasaran untuk Masyarakat (Arief)

Batu, LINGKARWILIS.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Kota Batu, Rabu (1/7/2026), guna memastikan berbagai program perumahan pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran. Kota Batu menjadi daerah pertama yang dikunjungi dalam rangkaian agenda kerja di wilayah Malang Raya sebelum melanjutkan kunjungan ke Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Blitar.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mengawal percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Hari ini saya berada di Kota Batu, kemudian besok melanjutkan agenda ke Kota Malang dan Kabupaten Malang, selanjutnya ke Blitar,” ujar Maruarar.

Dalam kesempatan itu, Maruarar menegaskan pemerintah terus mengawal berbagai program perumahan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Program yang menjadi perhatian antara lain pembangunan rumah subsidi, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga program bedah rumah.

Baca juga :Β Hari Bhayangkara ke-80, Kapolres Batu Ajak Personel Kedepankan Pelayanan Humanis dan Jaga Kepercayaan Masyarakat

Selain menghadiri Kebaktian Tahunan Nasional (KTN) ke-63 di YPPII Kota Batu, Menteri PKP juga meninjau langsung rumah warga penerima bantuan BSPS di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu. Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat.

Menurutnya, penyediaan rumah layak huni menjadi salah satu prioritas pemerintah karena memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Kementerian PKP terus memperluas akses pembiayaan perumahan melalui berbagai skema, termasuk optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan.

Di samping itu, pemerintah juga melanjutkan sejumlah kebijakan insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fasilitas tersebut meliputi pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta insentif Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah untuk membantu menekan harga rumah agar semakin terjangkau.

Baca juga :Β Peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Polres Blitar Kota Luncurkan Berbagai Layanan untuk Masyarakat

Maruarar menegaskan, keberhasilan program perumahan tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah pusat. Dibutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, sektor perbankan, pengembang, dunia usaha, hingga perguruan tinggi agar target penyediaan rumah layak huni dapat tercapai lebih cepat.

Melalui kunjungan langsung ke daerah, pemerintah berharap seluruh program perumahan dapat berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Kota Batu menjadi titik awal penguatan sinergi tersebut sebelum pelaksanaan program serupa dikawal di sejumlah daerah lain di Jawa Timur.***

Reporter: Arief Juli Prabowo

Editor : Hadiyin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *