PONOROGO, Lingkarwilis.com β Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mulai mengevaluasi pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang telah diterapkan selama tiga bulan terakhir. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut, terutama dalam mendukung efisiensi penggunaan energi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Sugiarto, mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyampaikan laporan pelaksanaan WFH di instansi masing-masing. Laporan tersebut meliputi sejumlah indikator, seperti penggunaan listrik, tingkat kehadiran pegawai, hingga kualitas pelayanan publik.
“Kami ingin melihat dampaknya secara menyeluruh. Apakah benar terjadi efisiensi dan sejauh mana manfaatnya,” ujar Agus Sugiarto, Rabu (15/7/2026).
Pria yang akrab disapa Ugin itu menjelaskan, hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kelanjutan kebijakan WFH. Apabila dinilai efektif, skema tersebut berpeluang dipertahankan dengan sejumlah penyempurnaan.
Baca juga :Β Empat SD Negeri di Ponorogo Tak Dapat Murid Baru, DPRD Minta Dinas Pendidikan Lakukan Evaluasi
Menurutnya, selain mampu menekan biaya operasional, penerapan WFH juga mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan Pemkab Ponorogo. Sejumlah OPD mulai mengembangkan layanan berbasis aplikasi sehingga masyarakat tidak selalu harus datang langsung ke kantor.
“Pelayanan mulai diarahkan secara digital. Masyarakat tidak selalu harus datang ke kantor karena sebagian layanan sudah bisa diakses melalui aplikasi,” jelasnya.
Meski sebagian ASN bekerja dari rumah, Pemkab Ponorogo memastikan pengawasan terhadap disiplin pegawai tetap berjalan. Kepala OPD diminta melakukan pemantauan secara berkala, salah satunya melalui panggilan video secara acak untuk memastikan pegawai benar-benar menjalankan tugas dari rumah.
“Kepala OPD sewaktu-waktu kami minta melakukan video call kepada ASN agar dipastikan mereka benar-benar bekerja dari rumah, bukan memanfaatkan WFH untuk liburan,” tegas Ugin.
Baca juga :Β Pemkab Kediri Siapkan Beasiswa S1 bagi 100 Guru PAUD/TK Berprestasi
Melalui evaluasi tersebut, Pemkab Ponorogo berharap dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan WFH, baik dari sisi efisiensi anggaran maupun kualitas pelayanan publik, sehingga kebijakan yang diterapkan ke depan dapat semakin optimal.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor: Hadiyin