MALANG, LINGKARWILIS.COM – Pencopotan rambu pemberhentian bus Trans Jatim Koridor II Malang Raya di Desa Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, mendapat perhatian Polres Malang. Melalui Polsek Gondanglegi, kepolisian memfasilitasi pertemuan antara Dinas Perhubungan (Dishub) dan perwakilan paguyuban sopir angkutan kota (angkot) guna mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.
Dalam koordinasi yang berlangsung di Cafe Bachelor beberapa waktu lalu itu, seluruh pihak menyepakati pemasangan kembali rambu pemberhentian bus Trans Jatim. Namun, posisi pemasangannya akan dipindahkan ke lokasi baru, yakni di sebelah selatan SMPN 1 Gondanglegi, Desa Ketawang.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Camat Gondanglegi, perwakilan Dishub Kabupaten Malang, Dishub Provinsi Jawa Timur, serta pengurus paguyuban angkot.
Langkah mediasi ini dilakukan untuk mencegah munculnya perselisihan antara pengemudi angkot dan armada Trans Jatim. Kepolisian berharap perbedaan kepentingan di lapangan dapat diselesaikan melalui dialog sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
Baca juga : Video Dugaan Bullying Anak di Gondanglegi Viral, Polres Malang Fasilitasi Mediasi
Kasi Humas Polres Malang AKP M. Budiono menegaskan, komunikasi dan koordinasi menjadi langkah penting dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan berbagai pihak.
Menurutnya, setiap permasalahan di lapangan perlu dibicarakan bersama dengan mengedepankan sikap saling memahami. Dengan demikian, tidak ada tindakan sepihak yang berpotensi memperburuk keadaan.
“Koordinasi ini penting agar setiap persoalan di lapangan bisa diselesaikan dengan baik. Kami ingin semua pihak saling memahami dan tidak mengambil tindakan yang justru dapat memperkeruh situasi,” ujar Budiono, Senin (9/11/2026).
Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah pemindahan lokasi rambu pemberhentian Trans Jatim yang sebelumnya dicopot. Perwakilan Dishub Provinsi Jawa Timur turut menyayangkan tindakan pencopotan dengan cara memangkas tiang rambu tersebut.
Terlebih, keberadaan rambu itu telah terintegrasi dengan sistem aplikasi layanan Trans Jatim sehingga menjadi bagian dari fasilitas penunjang operasional transportasi publik.
Budiono mengingatkan bahwa kehadiran layanan transportasi baru seharusnya tidak memunculkan pertentangan dengan angkutan umum konvensional. Kedua jenis transportasi tersebut memiliki peran yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Baik angkutan umum maupun Trans Jatim sama-sama memiliki aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kepentingan bersama harus diutamakan dan setiap perbedaan perlu dibicarakan,” imbuhnya.
Sebelumnya, aksi pencopotan rambu pemberhentian Trans Jatim di Jalan Raya Desa Ketawang sempat terekam kamera amatir pada Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 16.25 WIB.
Baca juga : Longsor di Jalur Ledokombo–Sempolan, KA Tawangalun Tujuan Malang Terlambat 258 Menit
Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat dua pria menggoyangkan tiang rambu yang tertanam menggunakan semen hingga akhirnya terlepas dan roboh.
Setelah berhasil dicopot, rambu tersebut kemudian dibiarkan tergeletak di tepi jalan. Padahal, fasilitas itu merupakan salah satu sarana pendukung operasional layanan Trans Jatim Koridor II Malang Raya.
Menanggapi kejadian tersebut, Budiono mengimbau masyarakat, terutama pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait layanan transportasi, agar tetap menjaga situasi kondusif. Ia meminta setiap keberatan disampaikan melalui komunikasi dan mekanisme yang tepat.
“Kami mengimbau masyarakat, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan, agar tetap menahan diri. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan duduk bersama justru berkembang menjadi gangguan kamtibmas,” tegasnya.
Selain itu, masyarakat juga diminta ikut bertanggung jawab menjaga fasilitas umum yang dibangun pemerintah. Keberadaan sarana tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan serta memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan publik.
“Kalau ada keberatan atau persoalan terkait fasilitas maupun pelayanan transportasi, sampaikan melalui jalur komunikasi kepada pihak terkait. Jangan melakukan tindakan sepihak yang merugikan kepentingan umum,” pungkas Budiono.***
Reporter: Arief Juli Prabowo
Editor : Hadiyin
