Kediri, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat upaya penanganan kekeringan akibat fenomena El Nino. Di sisi lain, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) juga diminta mengantisipasi kemungkinan bencana hidrometeorologi seiring memasuki masa peralihan musim.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bahwa penanganan dampak kekeringan harus tetap menjadi perhatian jajarannya. Selain itu, kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan tanah longsor perlu ditingkatkan, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Menurut Mas Dhito, pemerintah daerah terus memantau informasi prakiraan cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Sebelumnya, dampak El Nino diperkirakan menyebabkan mundurnya awal musim penghujan hingga Desember.
Walaupun hujan mulai turun di sejumlah wilayah Kabupaten Kediri, intensitasnya dinilai masih rendah dan belum merata. Oleh karena itu, jajaran OPD diminta tidak mengurangi perhatian terhadap penanganan kekeringan.
Baca juga : Pemkab Kediri Salurkan Sembako dan Material Bangunan untuk Korban Puting Beliung di Kepung
Dalam keterangannya pada Senin (9/11), Mas Dhito meminta seluruh perangkat daerah tetap menjalankan langkah penanganan di lokasi yang masih mengalami kekurangan air akibat kemarau berkepanjangan.
Sejauh ini, Pemkab Kediri telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah desa terdampak kekeringan. Untuk mendukung kebutuhan sektor pertanian, pemerintah juga memberikan bantuan pembangunan sumur submersible yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengairan lahan.
Memasuki peralihan musim, perhatian pemerintah daerah kini turut diarahkan pada ancaman hujan lebat yang berlangsung dalam waktu lama. Kondisi tersebut berpotensi memicu banjir maupun tanah longsor, khususnya di kawasan rawan bencana.
Mas Dhito meminta dilakukan identifikasi terhadap wilayah yang memiliki risiko bencana. Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah mitigasi agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.
Terkait ancaman banjir, ia menyebut terdapat sejumlah faktor yang dapat memperparah kondisi sungai. Di antaranya pemanfaatan daerah aliran sungai (DAS) untuk kegiatan penanaman, tumpukan sampah yang menghambat aliran air, serta pendangkalan akibat peningkatan sedimentasi.
baca juga : Debit Sumur Menurun, BPBD Kediri Kembali Distribusikan Air Bersih ke Dua Desa
Sejumlah kawasan di sisi barat Sungai Brantas juga menjadi perhatian karena kerap mengalami banjir ketika curah hujan meningkat. Beberapa sungai di wilayah tersebut dinilai membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Meski sebagian sungai bukan berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Kediri, Mas Dhito menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan yang ada.
Pemkab Kediri berencana berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas guna membahas penanganan sejumlah aliran sungai, termasuk Sungai Kolokoso dan Hardisingat. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi meningkatnya debit air saat musim penghujan.
Selain melibatkan BBWS Brantas, penanganan sungai tersebut juga membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah lain. Pasalnya, aliran sungai melintasi lebih dari satu wilayah administratif sehingga penyelesaiannya tidak bisa hanya mengandalkan satu kabupaten.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri, Ariyanto, menyampaikan bahwa pemetaan kawasan rawan bencana telah dilakukan. Pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah langkah mitigasi melalui koordinasi dengan berbagai sektor terkait.
Sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan, BPBD telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh OPD dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama masa peralihan musim.
Berdasarkan catatan BPBD, pada 4 November 2026 terjadi angin puting beliung di Desa Kepung. Peristiwa tersebut mengakibatkan lima rumah mengalami kerusakan berat, tiga rumah rusak sedang, dan 116 rumah rusak ringan. Selain itu, terdapat tiga bangunan fasilitas umum yang turut terdampak.
Mengenai perkembangan cuaca, Ariyanto menjelaskan bahwa informasi BMKG menunjukkan curah hujan pada November diperkirakan berada di kisaran 51–100 milimeter. Angka tersebut diproyeksikan meningkat cukup signifikan pada Desember, yakni mencapai 201–300 milimeter.
Meski hujan telah mengguyur beberapa wilayah, BPBD masih melakukan pemantauan terhadap daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Bahkan, permintaan bantuan distribusi air bersih masih diterima dari Desa Ponggok dan Desa Surat di Kecamatan Mojo.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu menjalankan dua langkah secara bersamaan, yakni memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kekeringan tetap terpenuhi sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana saat musim hujan.***
Editor : Hadiyin
