KEDIRI, LINGKARWILIS.COM – Perubahan kebijakan bantuan pemerintah mulai dirasakan masyarakat Kediri pada tahun 2026. Pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp300 miliar membuat Pemerintah Kota Kediri harus melakukan penyesuaian strategi pembangunan sekaligus merombak pola penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi produk hukum yang dirangkai dengan silaturahmi, buka puasa bersama, serta santunan anak yatim yang digelar oleh anggota DPRD Kota Kediri, Andayani Nurhidayati, bersama warga Kecamatan Mojoroto, Senin (16/3/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Muspika Kecamatan Mojoroto Kediri, di antaranya Camat Abdul Rahman, Danramil Kapten Mulyono, serta Kapolsek Kompol Rudi Purwanto. Selain itu hadir pula tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, dan ratusan warga.
Baca juga : Hujan Tak Hambat Kelancaran Lalu Lintas di Kota Kediri
Dalam forum tersebut, perwakilan Bappeda Kota Kediri, Erwin Tetuko Sukarno, memaparkan kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun anggaran 2026.
Ia menjelaskan, jika pada tahun-tahun sebelumnya APBD Kota Kediri berada di kisaran Rp1,5 hingga Rp1,7 triliun, kini anggaran tersebut turun menjadi sekitar Rp1,3 triliun.
“Artinya tahun ini Kota Kediri kehilangan sekitar Rp300 miliar dari dana transfer pusat. Dana tersebut banyak dialihkan untuk membiayai program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan koperasi kelurahan Merah Putih,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah kini lebih memprioritaskan program pembangunan yang berdampak luas bagi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan sekolah, serta penguatan sektor kesehatan.
Baca juga : Suporter Bersatu Tebar Kepedulian, Persikmania, Yakuza dan Langitan Bagikan Sekitar 9.000 Takjil di Kediri
Selain itu, pola bantuan kepada masyarakat juga mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya bantuan hibah banyak disalurkan melalui kelompok masyarakat (pokmas), mulai tahun 2026 mekanismenya dialihkan menjadi pengajuan langsung oleh pelaku usaha secara perorangan.
Tidak hanya itu, bantuan modal yang sebelumnya diberikan dalam bentuk uang tunai kini diganti dengan paket peralatan usaha sesuai bidang usaha penerima.
Beberapa paket bantuan yang disiapkan antara lain paket usaha bakery berupa oven dan mixer, paket usaha bengkel berupa kompresor dan peralatan servis, hingga paket usaha jahit dan perlengkapan produksi bagi pelaku usaha kecil lainnya.
Program bantuan tersebut rencananya akan dibuka melalui seleksi terbuka pada awal Mei 2026 bagi masyarakat yang telah menjalankan usaha minimal enam bulan.
Sementara itu, Andayani Nurhidayati menjelaskan kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat terkait perubahan regulasi bantuan hibah dan bantuan sosial.
“Kami sengaja menghadirkan pihak Bappeda agar masyarakat mendapatkan penjelasan langsung dari pemerintah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, dan masyarakat dalam menjaga kebersamaan serta persatuan.
Selain sosialisasi, acara juga diisi dengan pemberian santunan kepada puluhan anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan Ramadan.
“Melalui kegiatan ini kami ingin terus menjaga kedekatan dengan masyarakat sekaligus memastikan informasi kebijakan pemerintah dapat dipahami dengan baik,” pungkasnya.***
Reporter: Agus Sulistyo Budi
Editor: Hadiyin
