PONOROGO, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Ponorogo menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Hingga pertengahan 2026, alokasi belanja pegawai telah menyentuh 39 persen dari total APBD, melampaui batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Kepala BPKAD Ponorogo, Sumarno, menjelaskan bahwa batas tersebut baru akan diberlakukan secara efektif mulai 2027. “Masih ada waktu untuk melakukan penyesuaian. Target kita menurunkan belanja pegawai ke angka 32–34 persen dalam dua tahun ke depan,” ujarnya, Senin (7/7/2026).
Ia menambahkan, efisiensi akan ditempuh melalui pengendalian rekrutmen dan mengandalkan tren pensiun ASN yang mencapai 300–500 orang per tahun. Namun, ia juga mengingatkan bahwa jika rekrutmen ASN tetap dilakukan dalam skala besar, maka konsekuensinya adalah pemangkasan belanja sektor lain seperti infrastruktur dan layanan publik.
Baca juga : Demam Layangan Aduan Warnai Liburan Sekolah di Ponorogo
“Belanja pegawai sifatnya rutin. Kalau anggarannya membengkak, otomatis sektor lain yang harus dikorbankan,” tegasnya.
Saat ini, Pemkab Ponorogo mengalokasikan sekitar Rp 48 miliar setiap bulan untuk gaji pegawai, termasuk Rp 16 miliar di antaranya untuk PPPK. Angka tersebut masih bisa meningkat bila Surat Keputusan (SK) ASN baru diterbitkan.
Dengan waktu yang terbatas menjelang 2027, Sumarno menegaskan pentingnya disiplin fiskal agar beban belanja pegawai tak membebani pembangunan daerah ke depan.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor: Hadiyin
