JOMBANG, LINGKARWILIS.COM – Sejumlah masalah penting di sektor pendidikan Jombang kembali menjadi sorotan. Dalam audiensi dengan Bupati Jombang, Rabu (24/9/2025), Dewan Pendidikan menyoroti praktik pungutan liar, layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum optimal, hingga kasus penahanan ijazah siswa.
Bupati Jombang, Warsubi, menegaskan perlunya langkah cepat untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi para pelajar.
“Setiap anak berhak memperoleh layanan pendidikan yang adil dan layak. Pemerintah bersama Dewan Pendidikan harus menjamin hal itu,” tegas Warsubi dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).
Selain itu, Warsubi juga meminta Dewan Pendidikan meninjau sejumlah kebijakan strategis, seperti efektivitas sistem sekolah enam hari, kelanjutan kurikulum diniyah, hingga penguatan pendidikan karakter. Menurutnya, setiap kebijakan harus mendukung visi menjadikan Jombang sebagai kabupaten layak anak.
Baca juga : Permintaan Tinggi, Panen Mundur, Harga Daging Ayam di Kediri Naik
“Dewan Pendidikan tidak cukup hanya menerima laporan. Mereka juga harus proaktif mendeteksi persoalan sebelum menjadi keluhan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Jombang, Cholil Hasyim, menyampaikan laporan hasil kerja enam pekan terakhir. Pihaknya telah melakukan pengawasan, pendampingan, hingga penyusunan kajian strategis untuk memperkuat kebijakan daerah di bidang pendidikan.
“Kami selalu hadir melakukan pengawasan, mendampingi, serta menyusun rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah,” jelas Cholil.
Menindaklanjuti arahan Bupati, Dewan Pendidikan berencana meluncurkan kanal pengaduan digital dan layanan hotline. Fasilitas ini diharapkan memudahkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran maupun kelalaian di sekolah secara cepat dan transparan.***
Reporter : Aziz Wahyudi
Editor : Hadiyin
