Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Alokasi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2026 di Kabupaten Tulungagung dipastikan mengalami pemangkasan. Pemotongan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendanaan program strategis nasional pendirian Koperasi Merah Putih di setiap desa.
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tulungagung, Reza Zulkarnain, menjelaskan kebijakan tersebut merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Dalam regulasi itu, Koperasi Merah Putih ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN).
“Pendanaan Koperasi Merah Putih bersumber dari APBN melalui Dana Desa yang dipotong sesuai kebutuhan masing-masing desa,” ujar Reza, Kamis (25/12/2025).
Ia menyebutkan, berdasarkan ketentuan yang ada, pendanaan maksimal untuk pendirian Koperasi Merah Putih mencapai Rp3 miliar dengan skema pengembalian selama enam tahun. Namun, besaran pasti potongan DD di tiap desa masih belum dapat dipastikan.
Baca juga : Letkol Inf Dhavid Nur Hadiansyah Diproyeksikan Pimpin Kodim 0809/Kediri
“Hingga saat ini kami belum bisa menyampaikan nominal pasti karena aturan teknisnya masih menunggu terbitnya Permendes atau Permenkeu,” jelasnya.
Reza menambahkan, pembangunan fisik gerai Koperasi Merah Putih nantinya berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi. Seluruh gerai di tiap desa akan memiliki desain seragam dan proses pembangunannya dilaksanakan oleh PT Agrinas.
“Meski batas maksimal pemotongan DD mencapai Rp3 miliar, besarannya bisa saja berbeda di setiap desa. Bisa kurang atau bahkan lebih, tergantung kebutuhan,” ungkapnya.
Secara teknis, pembangunan koperasi dilakukan melalui skema pembiayaan awal oleh PT Agrinas. Setelah proses pembangunan selesai, biaya tersebut kemudian dibayarkan melalui Dana Desa, sehingga pemotongan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.
Baca juga : Sambut Tahun Baru, Rio Febrian Siap Hibur Warga di Jalan Stasiun Kota Kediri
Lebih lanjut, Reza mengungkapkan bahwa hingga kini pihaknya belum dapat menyusun perencanaan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026. Hal itu lantaran pagu anggaran global dan petunjuk teknis resmi dari Kementerian Keuangan belum diterbitkan.
“Saat ini kami masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat terkait prioritas penggunaan Dana Desa 2026,” pungkasnya.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
