MADIUN, LINGKARWILIS.COM – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun menggelar seminar bertema “Legalitas Kuat dan Pengelolaan Aset PT KAI (Persero) yang Hebat”, Kamis (24/7/2025), sebagai wujud komitmen perusahaan dalam memperkuat legalitas dan mengoptimalkan pemanfaatan aset negara secara profesional, transparan, dan produktif.
Dalam sambutannya, Vice President Daop 7 Madiun, Suharjono, menegaskan bahwa PT KAI bukan hanya operator layanan kereta api, tetapi juga pengelola berbagai aset strategis, termasuk lahan dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah. Aset tersebut berpotensi dikembangkan untuk keperluan komersial seperti ruang usaha, iklan, restoran, hotel, hingga pusat perbelanjaan.
“Pemanfaatan aset dilakukan secara tertib, sesuai prinsip tata kelola yang baik dan aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Suharjono menyebutkan, aset-aset tersebut berada di berbagai daerah dalam cakupan Daop 7 Madiun, di antaranya Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, dan Jombang. Termasuk pula Rumah Perusahaan yang bisa dimanfaatkan secara komersial.
Baca juga : Sidak Satgas Pangan Kabupaten Kediri, Tak Temukan Beras Oplosan, Namun Temukan Produk Tanpa Label
Untuk memperkaya wawasan peserta seminar, PT KAI menghadirkan dua akademisi sebagai narasumber, yakni Dr. Harto Juwono, M.Hum. dari Universitas Sebelas Maret yang juga dikenal sebagai sejarawan aset KAI, serta Dr. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. dari Universitas Brawijaya.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada para pemangku kepentingan mengenai sejarah aset tanah milik KAI, aspek hukum dan dokumentasi aset, serta mekanisme pengelolaan yang akuntabel. Seminar juga menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam menjaga dan melindungi aset milik negara dari potensi sengketa dan penyalahgunaan.
“Dengan forum ini, kami ingin menyelaraskan persepsi bersama stakeholder mengenai arah pengelolaan aset di wilayah Daop 7 agar terbangun sinergi kuat dalam menghadapi tantangan ke depan,” jelas Suharjono.
Ia menambahkan, mengingat kompleksitas legalitas aset yang dimiliki PT KAI, kolaborasi lintas sektor menjadi hal mutlak, termasuk dengan aparat penegak hukum, akademisi, pemerintah daerah, serta mitra usaha dan investor.
Baca juga : Ezra Walian Didapuk Jadi Kapten Persik Kediri, Ini Pertimbangan Manajemen
“Kami sangat mengapresiasi para narasumber yang telah berbagi wawasan. Harapannya, diskusi ini dapat membuka peluang kolaborasi lebih luas dan melahirkan langkah konkret dalam menjaga serta mengembangkan aset PT KAI untuk kemaslahatan bersama,” pungkasnya.***
Reporter: Rio Hermawan
Editor : Hadiyin
