NGANJUK, LINGKARWILIS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk resmi menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Nganjuk yang berlangsung pada Rabu, 27 Agustus 2025. Hasil rapat ini akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, guna menyesuaikan kebutuhan pembangunan dan kondisi anggaran yang dinamis.
Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar memenuhi prosedur, melainkan bukti nyata sinergi antara legislatif dan eksekutif.
Baca juga : Dishub Kabupaten Kediri Awasi Truk Tebu ODOL, Warga Keluhkan Bahaya di Jalan
“Dokumen yang disepakati hari ini adalah bentuk komitmen bersama untuk memastikan program prioritas dapat berjalan, sehingga pembangunan daerah lebih cepat dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” tutur Tatit.
Ia juga menyerukan agar semua pihak terus bersinergi dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkesinambungan di Nganjuk.
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, turut memberikan apresiasi atas kerja sama DPRD dalam menyelesaikan pembahasan perubahan KUA-PPAS tersebut.
“Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas dedikasi dan komitmen mereka,” ujar Marhaen.
Menurutnya, penyesuaian KUA dan PPAS 2025 ini merupakan langkah strategis menghadapi dinamika pendapatan daerah, kebijakan pemerintah pusat, serta kebutuhan pembangunan prioritas.
“Perubahan ini dilakukan agar setiap anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” jelas pria yang akrab disapa Kang Marhaen itu.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan program-program prioritas dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sesuai plafon yang telah disepakati.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh pimpinan DPRD dan Bupati Nganjuk. Momen ini menjadi tanda dimulainya pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2025, yang diharapkan memberi manfaat optimal bagi kemajuan Kabupaten Nganjuk.***
Reporter: Inna Dewi Fatimah
Editor : Hadiyin
