TULUNGAGUNG, LINGKARWILIS.COM – Rencana penambahan armada layanan sanitasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Tulungagung pada 2026 harus tertunda. Usulan pengadaan truk sedot tinja dan mobil toilet ke Pemerintah Pusat dipastikan tidak terealisasi akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Kepala UPT Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tulungagung, Retnowati, mengungkapkan bahwa pengajuan bantuan tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak 2025 sebagai bagian dari rencana penguatan layanan sanitasi tahun 2026.
Namun, keterbatasan fiskal pemerintah pusat membuat proposal pengadaan armada tambahan tersebut belum dapat dikabulkan. Kondisi ini memaksa Disperkim Tulungagung mengoptimalkan dua unit armada yang saat ini tersedia.
“Saat ini kami hanya memiliki dua armada. Setiap tahun memang selalu mengajukan penambahan ke pemerintah pusat, tetapi tahun ini belum berhasil karena adanya efisiensi anggaran,” ujar Retnowati, Kamis (29/1/2026).
Baca juga : Pemkab Kediri Alokasikan Rp2,5 Miliar untuk Pembangunan Jembatan Cerme
Ia menjelaskan, pengadaan truk sedot tinja sangat bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian terkait. Hal ini lantaran harga satu unit truk sedot tinja tergolong tinggi dan sulit dipenuhi melalui APBD.
“Untuk satu unit truk sedot tinja baru, biayanya bisa lebih dari Rp850 juta. Jika mengandalkan APBD, tentu cukup memberatkan,” jelasnya.
Saat ini, Disperkim Tulungagung mengoperasikan dua armada, dengan satu unit difungsikan ganda sebagai kendaraan sedot tinja sekaligus toilet keliling. Sementara satu armada lainnya merupakan kendaraan terbaru berkapasitas empat meter kubik yang diperoleh dari program DAK Sanitasi dan khusus digunakan untuk layanan penyedotan tinja.
Keterbatasan jumlah armada ini, lanjut Retno, cukup berdampak terhadap upaya pencapaian target Sanitasi Aman yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi maupun pusat.
Baca juga : SPPG Kedua Polres Kediri di Plosoklaten Resmi Berjalan, Layani Hingga 29 Sekolah
“Jumlah armada yang minim jelas menjadi tantangan, terutama dengan adanya target Sanitasi Aman. Meski demikian, kami tetap berupaya maksimal agar target tersebut bisa tercapai,” katanya.
Di sisi lain, Retno menyebut keberadaan jasa sedot tinja swasta di Tulungagung yang jumlahnya mencapai enam perusahaan sebenarnya cukup membantu kebutuhan masyarakat. Namun, tidak semua pihak swasta tersebut membuang limbah hasil sedotan ke IPLT.
Hal itu disebabkan adanya perbedaan jenis limbah yang ditangani. IPLT Tulungagung hanya menerima limbah domestik berupa tinja, dan menolak limbah non-domestik seperti limbah industri atau sisa usaha.
“Limbah pabrik atau limbah katering memiliki bau yang jauh lebih menyengat dan mengandung unsur kimia. Jika dipaksakan masuk ke IPLT, dikhawatirkan dapat merusak ekosistem pengolahan,” pungkasnya.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor: Hadiyin
