Kediri, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kota Kediri mulai mematangkan rencana pembangunan gedung baru DPRD Kota Kediri yang akan berlokasi di lahan SHP41, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren. Sosialisasi awal terkait rencana tersebut digelar di Kantor Kelurahan Singonegaran pada Rabu (19/11/2025).
Kegiatan sosialisasi dihadiri Kasi Pemerintahan Kecamatan Pesantren Ferry Boediyanto, perwakilan Dinas PUPR Kota Kediri Santi, perwakilan Kelurahan Singonegaran M. Fathkur, Ketua LPMK Hengki Irawan, Bhabinkamtibmas Bripka Rifa’i, Babinsa Serka Yudi, serta sekitar 40 perwakilan RT dan RW.
Mewakili Lurah Singonegaran, M. Fathkur menyampaikan bahwa pembangunan gedung DPRD direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026. Ia menegaskan bahwa sosialisasi ini menjadi ruang bagi warga untuk memberikan pertanyaan dan masukan khususnya terkait proses pembebasan lahan.
Baca juga : Kediri Merdeka Run Tetap Digelar Setelah Sempat Tertunda Karena Kerusuhan, Ini Jadwalnya
Sementara itu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Pesantren Ferry Boediyanto menjelaskan bahwa relokasi gedung DPRD menjadi keharusan setelah kebakaran yang terjadi pada 29–30 Agustus 2025, yang mengakibatkan bangunan lama dinyatakan tidak layak berdasarkan kajian Kementerian PUPR.
“Lahan SHP41 dipilih untuk pembangunan gedung DPRD dan SPPG. Untuk skema ganti untung saat ini masih dalam proses pengajuan kepada OPD terkait,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pada masa tanam 2026, para penggarap tidak lagi dibebani biaya sewa ataupun PBB untuk lahan tersebut.
Perwakilan PUPR Kota Kediri, Santi, menambahkan bahwa perencanaan teknis pembangunan akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR, sementara Pemkot Kediri bertanggung jawab terhadap pematangan lahan.
Baca juga : Pemkab Kediri Bangun Dinding Penahan Tanah di Timur Stadion GDJ Mulai 2026
“Kontrak perencanaan ditargetkan dimulai Februari 2026 selama enam bulan. Pekerjaan fisik diproyeksikan berlangsung pada 2026–2027,” terangnya.
Dalam sesi dialog, perwakilan RW 10 Perumahan Permata Hijau, AKP Sugito, menekankan pentingnya kajian Amdal terutama pada sistem drainase karena wilayah tersebut rawan banjir. Ia juga meminta agar warga Singonegaran diberi kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan SPPG nantinya.
Santi menegaskan bahwa penyusunan Amdal akan dilakukan sebelum pembangunan dimulai dan hasilnya akan dipresentasikan kepada warga. Ferry turut memastikan bahwa aspirasi mengenai pemberdayaan warga akan diteruskan kepada Lurah Singonegaran.
Sosialisasi berjalan aman dan tertib dengan dukungan pengamanan Bhabinkamtibmas dan Babinsa Singonegaran, sebagai langkah awal penyelenggaraan pembangunan strategis di wilayah Pesantren.***
Reporter: Agus Sulistyo Budi
Editor: Hadiyin
