KEDIRI, LINGKARWILIS.COM — Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kediri kian menjadi perhatian. Permasalahan ini dinilai tidak bisa ditangani pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
Menindaklanjuti hal tersebut, anggota DPRD Kota Kediri Fraksi Golkar, Imam Wihdan Zarkasyi, menggelar Sosialisasi Produk Hukum (SPH) di Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Minggu (3/5/2026).
Kegiatan ini melibatkan DP3AP2KB Kota Kediri dengan tujuan menekan angka kekerasan sekaligus memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak. Puluhan kader Keluarga Berencana (KB) turut hadir dan didorong menjadi garda terdepan dalam mendeteksi potensi kekerasan di lingkungan masing-masing.
Baca juga : Jalan Rusak di Sekitar SLG Kediri Dikeluhkan, Warga Minta Perbaikan Menyeluruh
Kepala DP3AP2KB Kota Kediri, Muhammad Fajri Mubasyir, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan.
“Kami terus membangun kolaborasi, mulai dari DPRD hingga kader di tingkat kelurahan, untuk mewujudkan Kota Kediri yang ramah perempuan dan anak,” ujarnya.
Sementara itu, Imam menekankan pentingnya kepekaan masyarakat terhadap tanda-tanda awal kekerasan. Menurutnya, deteksi dini menjadi langkah kunci untuk mencegah kasus berkembang lebih jauh.
Ia mengimbau masyarakat segera melaporkan jika menemukan indikasi kekerasan melalui layanan darurat “Lapor Mbak Wali” di nomor 112, Satgas PPA, maupun aparat kepolisian.
“Respons cepat sangat penting untuk melindungi korban,” tegasnya.
Baca juga : APBN Kediri Raya Tumbuh Positif hingga Maret 2026, Sinergi Kemenkeu Dorong Ekonomi Daerah
Ia juga menyoroti peran strategis lingkungan RT/RW sebagai lini terdepan dalam memantau dinamika sosial masyarakat.
Namun demikian, kegiatan ini turut diwarnai catatan kritis lantaran tidak adanya perwakilan perangkat Kelurahan Ngampel yang hadir. Hal tersebut menjadi perhatian serius dan akan dibawa ke pembahasan di Komisi A DPRD Kota Kediri.
“Ketidakhadiran ini akan menjadi bahan evaluasi karena berkaitan dengan komitmen pelayanan publik,” pungkasnya.
Kegiatan ini menegaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan sinergi nyata, kepedulian, serta keberanian bertindak dari seluruh lapisan masyarakat.***
Reporter: Agus Sulistyo Budi
Editor: Hadiyin
