KEDIRI, LINGKARWILIS.COM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi B dan Komisi C DPRD Kota Kediri yang digelar di Ruang Rapat BKPSDM Kota Kediri, Kamis (18/12/2025), berlangsung tegang. DPRD secara terbuka mempertanyakan dugaan perlakuan tidak adil dalam pencairan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat.
Suasana rapat memanas seiring minimnya kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari sejumlah OPD yang diundang, hanya tiga kepala dinas yang hadir langsung, yakni Kepala Dinas UMTK Eko Lukmono, Kepala BPKAD Kota Kediri Sugeng Wahyu Purbokelono, serta Kepala Dinas Pendidikan Mandung Sulaksono. Sementara OPD lain hanya mengirim perwakilan tanpa kewenangan pengambilan keputusan.
Ketegangan semakin meningkat ketika perwakilan OPD tidak mampu memberikan penjelasan rinci terkait alasan sebagian hibah dapat dicairkan, sementara lainnya justru gagal direalisasikan. Bahkan, perwakilan Disbudparpora dan Bagian Hukum Pemkot Kediri diminta meninggalkan ruang rapat karena dinilai tidak memahami substansi persoalan.
Anggota Komisi B DPRD Kota Kediri, Arif Junaidi, menegaskan bahwa DPRD bersama komisi terkait telah mengundang OPD teknis hingga Sekretaris Daerah (Sekda), mengingat posisi Sekda sebagai pihak strategis dalam pengambilan keputusan hibah dan bansos.
Baca juga : Persik Kediri Intensifkan Latihan Jelang Duel Kontra Persita Tangerang
“Kami berpegang pada aturan yang sah, yakni APBD 2025 dan Perubahan APBD 2025 yang sudah direkomendasikan Tim Anggaran. Namun faktanya, ada hibah yang bisa direalisasikan dan ada yang tidak. Ini persoalan serius,” tegas Arif.
Menurutnya, DPRD membutuhkan kejelasan sebelum akhir tahun anggaran terkait alasan tidak dicairkannya hibah dan bansos yang telah melalui proses panjang sesuai regulasi.
“Di mata publik, ini terlihat seperti tebang pilih. Padahal hibah dan bansos sudah lama menjadi program resmi yang melibatkan kelompok masyarakat, poktan, ormas, hingga LSM yang berbadan hukum,” ujarnya.
Arif mengaku prihatin karena sejumlah kelompok masyarakat telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, bahkan melakukan revisi berulang atas arahan OPD, namun pada akhirnya pencairan hibah justru dibatalkan secara sepihak.
Baca juga : Sudah 16 Tahun Mengabdi, Tenaga Honorer Kota Kediri Akhirnya Diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu
“Ini sangat merugikan masyarakat. Hak mereka tercederai. Secara politik, situasi ini juga menjadi beban bagi kami sebagai wakil rakyat,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut berpotensi mengarah pada dugaan pelanggaran hukum, sebab kebijakan yang telah disepakati dalam perda dan APBD seharusnya dijalankan oleh pemerintah daerah.
“Jika perda sudah ditetapkan, kepala daerah berkewajiban melaksanakannya. Teknis bisa diatur, tetapi hak masyarakat tidak boleh dihilangkan. Ini layak dibahas melalui pansus,” tegasnya.
Arif juga menyoroti OPD yang hanya mengirim perwakilan tanpa kewenangan.
“OPD harus mampu menjelaskan alasan pencairan yang berbeda-beda. Sekda sebagai pengambil keputusan juga perlu menjawab mengapa kesepakatan di Tim Anggaran dan Banggar tidak dijalankan,” tambahnya.
Ia menyebut DPRD akan berkoordinasi dengan pimpinan dewan untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
“RDP ini digelar untuk memastikan setiap keputusan yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan demi kepentingan masyarakat Kota Kediri,” pungkas Arif.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kediri, Dra. Firdaus, menegaskan bahwa RDP gabungan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD saat pembahasan RAPBD 2026. DPRD, kata dia, menuntut kejelasan dan transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat penerima hibah yang hingga kini belum memperoleh kepastian.
“Kami ingin mengetahui progresnya menjelang akhir tahun. Jangan sampai masyarakat yang sudah menaruh kepercayaan kepada DPRD justru tidak pernah mendapatkan penjelasan,” tegas Firdaus.
Ia juga mengingatkan OPD agar tidak lagi berlindung di balik alasan administratif.
“Saya tidak ingin mendengar lagi dalih belum ada perintah pimpinan, belum terbit SK, atau masih menunggu atasan. DPRD tidak ingin pola saling lempar tanggung jawab seperti itu,” tandasnya.
DPRD pun membuka opsi pembentukan Pansus apabila RDP tidak menghasilkan solusi konkret.
“Pansus bukan untuk menakut-nakuti. Itu instrumen penyelesaian masalah. Jika rapat kerja tidak mampu menyelesaikan, maka pansus siap dibentuk,” ujar Firdaus.
RDP gabungan ini menjadi peringatan keras DPRD Kota Kediri agar pemerintah daerah dan OPD menjalankan kebijakan hibah dan bansos secara adil, transparan, serta bertanggung jawab demi melindungi hak masyarakat.***
Reporter : Agus Sulistyo
Editor : Hadiyin
