PONOROGO, LINGKARWILIS.COM — DPD Partai Golkar Jawa Timur menyatakan dukungan terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada). Golkar Jatim mengusulkan agar pemilihan kepala daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, menilai usulan tersebut memiliki dasar filosofis yang kuat dan sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan prinsip musyawarah dan perwakilan dalam sistem demokrasi Indonesia.
“Demokrasi Indonesia sejatinya adalah perwujudan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” ujar Ali Mufthi saat melakukan kunjungan kerja di Ponorogo, Kamis (8/1/2026).
Menurut Ali, salah satu alasan utama perlunya evaluasi terhadap Pilkada langsung adalah dampaknya terhadap keberanian kepala daerah dalam mengambil keputusan strategis. Sistem pemilihan langsung dinilai kerap membuat pemimpin daerah terlalu berhitung terhadap opini publik.
Baca juga : Disdik Kota Kediri Laksanakan Sertijab Empat Kepala SMP Negeri
“Pemimpin yang tidak memiliki sikap tegas akan menjadi persoalan. Dalam praktiknya, Pilkada langsung sering membuat kepala daerah ragu mengambil keputusan karena mengikuti arus opini publik, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi kurang ideal,” tegasnya.
Selain itu, mekanisme pemilihan melalui DPRD dinilai berpotensi meningkatkan profesionalisme dalam proses rekrutmen kepemimpinan daerah. Ali menyebut birokrasi daerah memiliki peran penting sebagai ladang lahirnya calon-calon pemimpin bangsa di masa depan.
“Kami juga mendorong agar partai politik tidak membebani calon kepala daerah dengan biaya politik yang berat. Dengan sistem ini, kepala daerah yang terpilih bisa lebih murni dan tidak terbebani persoalan pendanaan politik,” jelasnya.
Meski demikian, Ali menegaskan bahwa perubahan mekanisme Pilkada harus tetap menjunjung prinsip transparansi. Ia mengusulkan agar proses pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka sehingga publik dapat mengawasi sikap dan konsistensi wakil rakyat.
“Model pemilihan terbuka sangat penting. One man one vote boleh, tetapi harus transparan, agar masyarakat tahu siapa yang konsisten dan siapa yang menyimpang dari komitmennya,” pungkas Ali.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor : Hadiyin
